Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 990 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 133 Tahun 2000
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia
Abstrak
BUMN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 72 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Mencabut
  1. PP No. 46 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Umum (Perum)
Download file:
PP No.133 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 116 Tahun 2000
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
Abstrak
BUMN Kesehatan
Download file:
PP No.116 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
Abstrak
BUMN
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
Download file:
PP No.103 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha
Abstrak
BUMN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum Perum Jaminan Kredit Indonesia
Mencabut
  1. PP No. 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
Download file:
PP No.95 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP No.94 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 93 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP No.93 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
Abstrak
BUMN Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 30 Tahun 2023 tentang Penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta ke dalam Perusahaan Umum (Perum) DAMRI
Mencabut
  1. PP No. 32 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta
Download file:
PP No.91 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 90 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP No.90 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 89 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 48 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
  2. PP No. 1 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
  3. PP No. 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
Download file:
PP No.89 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 88 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP No.88 TH 2000.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan