Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2007

Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama Serta Janda Dudanya

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama Dan Janda Dudanya

Mencabut :

PP No. 71 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

Download :
PP 14 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 14 Tahun 2016

Penyelenggaraan Bantuan hukum

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perda 14 - 2016 Bantuan Hukum.pdf

Abstrak

penyelenggaraan-bantuan-hukum

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2016/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan hukum

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; UU No 16 Tahun 2011; PP No 42 Tahun 2013;
1.Ketentuan Umum; 2.Ruang Lingkup; 3.Hak dan Kewajiban; 4.Bantuan Hukum Secara Litigasi; 5.Bantuan Hukum Secara NonLitigasi; 6.Pendanaan; 7.Pengawasan; 8.Larangan; 9.Ketentuan Penyidikan; 10.Ketentuan Pidana; 11.Ketentuan Lain-Lain; 12.Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2016.
17

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 2017

Pembentukan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Negeri Ogan Hilir, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Kejaksaan Negeri Subulussalam, Kehaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Kejaksaan Negeri Pringseweu, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Kejaksaan Negeri Bintan, Dan Kejaksaan Negeri Badung

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keppres No 14 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2022

Tata Cara Penyusunan Pogram Pembentukan Peraturan Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
2022pd332814.pdf

Abstrak

pembentukan peraturan Daerah

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2022/NOMOR.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Penyusunan Pogram Pembentukan Peraturan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Bab III Pembahasan dan Penetapan Bab IV Pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Bab V Penyebarluasan Propemperda Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
14 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 14 Tahun 2011

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perbup-14-2011-PPHD.pdf

Abstrak

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2011/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan dalam memberikan arah dan pedoman pembuatan produk hukum daerah sesuai dengan pronsip penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memberikan pedoman mengenai Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah tersebut agar lebih terarah dan terkoordinasi; b. bahwa Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, masih kurang memberikan arahan dalam peraturan perundangundangan daerah, sehingga perlu diubah;
1.UU No. 23 tahun 2000;2. UU No. 10 tahun 2004;3. UU No. 32 tahun 2004;4. PP No. 79 tahun 2005;5. PP No. 68 tahun 2005 ;6. PMDN No. 169 tahun 2004;7. PMDN No. 15 tahun 2006;8. PMDN No. 16 tahun 2006;9. PMDN No. 17 tahun 2006;10. PMDN No. 53 tahun 2007
terdapat dalam pasal 8 dan pasal 57

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 halaman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016

Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perma Nomor 14 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2004

Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
UU Nomor 14 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2022

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
PERBUP_14_2022_50.pdf

Abstrak

bantuan hukum

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2022/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2021.
Materi pokok : Pelaksanaan, Syarat dan Tata cara pemberian bantuan hukum, Tata cara pengajuan, penyaluran dan pembayaran, serta pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
Jumlah Halaman : 27 HLM; Lampiran : 23 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 1999

Penempatan Sdr. Jose Alexandre Gusmao Di Lapas Khusus Jakarta Pusat

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres_No_15_Th_1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2009

Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Andoolo, Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Kejaksaan Negeri Pasarwajo, Dan Kejaksaan Negeri Oelamasi

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keppres 15 Tahun 2009.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2004.