Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.503 peraturan dalam 0,023 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 72 Tahun 1963

Pengangkatan Anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Irian Barat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 72 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 72 Tahun 1965

Memerintahkan 8 Orang Enginer Dan Terentist Nurtanio Pringgodisurjo Cs. Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Constrac Proj. S-1

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 72 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 72 Tahun 1950

Pembubaran Panitia Perencana Lambang Negara Republik Indonesia Serikat Dan Pemberhentian Anggotanya

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021

Percepatan Penurunan Stunting

Kesehatan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kebijakan Pemerintah Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Download :
Perpres Nomor 72 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Percepatan - Penurunan - Stunting

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 72, LN.2021/No.172, jdih.setneg.go.id : 23 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Penurunan Stunting

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur antara lain mengenai: 1) strategi nasional percepatan penurunan stunting; 2) penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; 3) koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 5) pendanaan. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting meliputi kelompok sasaran: remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 42 Tahun 2013.
Lampiran 52 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 72 Tahun 2019

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota

Download :
2019 PERWAL MAGELANG NO 72.pdf

Abstrak

organisasi tugas dan fungsi

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 72, BD.2019/NO.72

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota

ABSTRAK:

bahwa untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah, perlu adanya penyesuaian nomcnklatur dan unit kerja sekretariat daerah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bupati/walikota melakukan penyesuaian nomenklatur, pembagian tugas dan fungsi bagian dan subbagian pada masing-masing bagian sekretariat daerah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan Bab III Susunan Organisasi Bab IV Tugas dan Fungsi Bab V Tata Kerja Bab VI Staf Ahli Bab VII Jabatan Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2016 dicabut.
102 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 72 Tahun 1996

Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia-Thailand

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 28 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1994 Tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand
KEPPRES No. 26 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand

Download :
Keputusan_Presiden_no_72 TH 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2006

Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 46 Tahun 2011 tentang Pembubaran Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

Diubah dengan :

PERPRES No. 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

Download :
PERPRES No.72 TH 2006.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 72 Tahun 1998

Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 103 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

Mencabut :

KEPPRES No. 55 Tahun 1996 tentang Tim Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

Download :
Keputusan_Presiden_no_72 TH 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 72 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kebijakan Akuntansi

Abstrak

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2018/No.73

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2015, tetapi karena terdapat perubahan terhadap kebijakan pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah maka perlu merubah Peraturan Bupati Lebak.
UU No 17 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 56 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 65 Th 2010; PP No 58 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 39 Th 2007; PP No 71 Th 2010; Permendagri No 13 Th 2006; Permendagri No 64 th 2013; Permendagri No 73 Th 2015; Perda Kab Lebak No 8 th 2016.
Perubahan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Lebak Nomor 72 Tahun 2018.
28 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 72 Tahun 2001

Komite Olahraga Nasional Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pemuda dan Olah Raga

Download :
Keputusan_Presiden_no_72 TH 2001.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 1963.