Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2008

Menemukan 4.249 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24/PMK.03/2008
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus

Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar
Diubah dengan :
  1. PMK No. 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus
Abstrak
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30.A.1 Tahun 2008
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Purworejo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 256/PMK.03/2008
Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek

BUMN Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek
Abstrak
Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 Tahun 2008
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1747/Menkes-Kesos/SK/12/2000 tentang Pedoman SPM Bidang Kesejahteraan Sosial
Abstrak
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 4a Tahun 2008
Dana Penguatan Modal untuk KPRI KP2KS Kabupaten Sleman dan KPRI Mekar Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008
Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Abstrak
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 11A Tahun 2008
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2009

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 4b Tahun 2008
Penyelenggaraan Pemakaman Bagi Jenazah Pejabat, Mantan Pejabat, Istri/Suami atau Janda/Dudanya, Pegawai Negeri Sipil, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman

Hak Asasi Manusia Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008
Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
Abstrak
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9/PER/M.KOMINFO/4/2008 Tahun 2008
Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
Mencabut :
  1. Permenkominfo No. 12/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Jaringan Bergerak Selular
  2. Pasal 23 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku untuk fasilitas layanan tambahan short message service (SMS)
  3. Pasal 81 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan