Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kota
ABSTRAK:
Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat dan mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan publik. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, keluhan, saran dan masukan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik secara mudah, cepat dan tepat, perlu merubah Perwali No. 27 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengaduan Masyarakat Pemkot Palembang guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Perubahan atas Perwali No. 27 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengaduan Masyarakat Pemkot Palembang perlu ditetapkan dalam regulasi agar memiliki landasan dan kepastian hukum. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 25 Tahun 2009; Perda No. 6 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan tentang kedudukan, ruang lingkup dan tugas ULPM, organisasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 70 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan Kota Kendari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembaruan Kebangsaan di Daerah dan dalam rangka penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembaruan Kebangsaan Kota Kendari
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah II Kendari
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
5. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah
7. PerdaKota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari
KETENTUAN UMUM
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS
KEANGGOTAAN
PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN
ORGANISASI
MASA BAKTI
TATA KERJA
PEMBINAAN DAN PELAPORAN
PEMBIAYAAN
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 70 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 70
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT
ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengharmonisasikan dengan
peraturan perundangan lain yang terkait, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun
2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dan Unit
Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan perlu
diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 33
Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016; 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2020
Materi Pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 33
Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan; memuat antara lain: penambahan pasal 4a (4A) Pemilik dan Representasi Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan huruf b, serta ayat (4) huruf a dan huruf b bukan jabatan
struktural.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 33
Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan;
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 70 Tahun 2016
BALAI LATIHAN KERJA - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2016/NO.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Balai Latihan Kerja
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pelatihan kerja bagi masyarakat perlu dibentuk unit pelaksana teknis, serta untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPT pada dinas dan UPT pada badan diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sleman Nomor 69 Tahun 2016.
Pada Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Balai Latihan Kerja, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tata Kerja Balai Latihan Kerja. Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Tenaga Kerja. Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman melalui Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pembentukan Balai Latihan Kerja
Kesehatan - Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH
KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Human Immunodefenciency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrom, perlu membentuk Peraturan Bupati Madiun tentang Komisi Penanggulangan AIDS Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.
Menetapkan KPAD dengan kedudukan, tugas dan fungsinya yang merupakan lembaga non struktural Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 70, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Memperbarui Susunan Keanggotaan Pembina/Pengawas dan Pembina/Pengawas Harian Serta Susunan Keanggotaan Direksi Karya Putra Dockyard
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 1966.
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi pemerataan investasi, perlu diatur penataan perizinan berusaha untuk pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan bagi badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, badan usaha yang berbadan hukum yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur tentang pengalokasian lahan bagi penataan investasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Selain itu, dalam Perpres ini dibentuk Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi (Satuan Tugas) adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Presiden dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha untuk sektor pertambangan, perkebunan dan pemanfaatan hutan, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2001.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
