Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2014/No.33 Seri E Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu serta menjamin kepastian bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminatif, diperlukan dukungan pembiayaan pendidikan sampai ke tingkat desa; bahwa dalam rangka memberikan dukungan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Pemerintah Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; bahwa untuk menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan pedoman mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan
keuangan tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Prinsip
Bab IV Penggunaan
Bab V Penganggaran
Bab VI Pelaksanaan dan Penatausahaan
Bab VII Pencairan
Bab VIII Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab IX Tim Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan
Bab X Tim Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan
Bab XI Monitoring dan Evaluasi
Bab XII Sanksi
Bab XIII Ketentuan Peralihan
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2014.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2016 No 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk teknis penggunaan dana bantuan khusus siswa miskin tingkat sekolah dasar, madrasah ibtida’iyah, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, SMP luar biasa, SMA, SMK, MA, SMA luar biasa di kabupaten tulungagung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12
(dua belas) tahun serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu
diberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan bagi Siswa dari
keluarga miskin tingkat SD, MI, SD-LB, SMP, MTs, SMP-LB,
SMA, SMK, MA, SMA-LB di Kabupaten Tulungagung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, serta untuk mengupayakan pelaksanaan pemberian
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Bantuan Khusus Siswa Miskin Tingkat SD, MI, SD-LB,
SMP, MTs, SMP-LB, SMA, SMK, MA, SMA-LB di Kabupaten
Tulungagung Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2016
peraturan ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Bantuan Khusus Siswa Miskin Tingkat SD, MI, SD-LB,
SMP, MTs, SMP-LB, SMA, SMK, MA, SMA-LB di Kabupaten
Tulungagung Tahun Anggaran 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2016.
jumlah 11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 550
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyediaan Bahan Pakaian Seragam Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik Baru di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan:
Dasar hukum:
Materi pokok:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar Dan izin Penggunaan Gelar Akademik, Serta Prosedur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan pegawai negeri sipil melalui peningkatan kompetensi, perlu menetapkan kebijakan pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Izin Penggunaan Gelar serta Prosedur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah secara lebih selektif dengan menitikberatkan pada standar kompetensi dan kebutuhan organisasi;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/A ke Atas, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Izin Penggunaan Gelar serta Prosedur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian izin belajar, pemberian tugas belajar, hak dan kewajiban, surat keterangan sedang menyelesaikan pendidikan dan surat keterangan penggunaan gelar akademik, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, pembinaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
30 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 33
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:
a. bahwa setiap badan dan/atau perorangan yang mendirikan
satuan pendidikan wajib mendapatkan ijin dari Walikota/
lembaga lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. bahwa pendirian satuan pendidikan wajib memenuhi
persyaratan dan tatacara pendirian.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun
2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun
2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8).
1. Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian
hukum tentang persyaratan dan tatacara pendirian satuan pendidikan formal,
satuan pendidikan nonformal dan satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) dan di Kota Probolinggo;
2. Pendirian sekolah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi pendirian
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
3. Dinas mengajukan permohonan izin pendirian sekolah kepada Walikota dengan
melampirkan hasil studi kelayakan. Walikota menetapkan pendirian sekolah apabila menyetujui hasil studi
kelayakan;
4. Badan Penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian sekolah kepada
Walikota melalui Dinas dengan melampirkan persyaratan administratif dan
persyaratan teknis;
5. Izin pendirian Sekolah selambat-lambatnya diajukan 4 (empat) bulan sebelum
tahun pelajaran baru kecuali data tentang calon peserta didik dapat disusulkan
selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum tahun pelajaran baru;
6. Walikota melaporkan pendirian satuan pendidikan di Daerah kepada Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal terkait.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
16 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 33 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak Dan Sekolah Di Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 33 Tahun 2013
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2003.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
