pendidikan - bantuan biaya - program magister - pns
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD. 2017/No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan Instansi Pemerintah sehingga dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah dalam peningkatan karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan melalui peningkatan jenjang Pendidikan dan untuk melaksanakan visi dan misi Bupati Demak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, perlu disusun pedoman bantuan biaya pendidikan program magister bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Azas, Tahapan Seleksi, Syarat Penerima Bantuan Biaya Pendidikan, Hak dan Kewajiban, Larangan dan Sanksi, Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup No. 5 Tahun 2017 Ttg Pemberian Pakaian Seragam Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2017
PERBUP Kab. Karawang No. 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
PERBUP Kab. Karawang No. 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri SIpil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Melawi
ABSTRAK:
Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Wajib Belajar dan upaya meningkatkan daya tampung sekolah menengah pertama serta meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah menengah dipandang perlu untuk mengatur pembukaan kelembagaan sekolah menengah pertama di kabupaten Melawi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.20 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, UU No.33 Tahun 2004, PP No.19 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, Perda No.34 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Pengelolaan; Kurikulum; Siswa; Penilaian; Pembiayaan; Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Penunjang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan akses pendidikan bermutu untuk mewujudkan Murung Raya Cerdas khususnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta, maka diperlukan biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Swasta untuk Anak Usia Dini memberi
peluang pendidikan yang lebih merata pada usia emas anak-anak pra-sekolah dasar di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya;
- bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Perangkat Daerah Bidang Pendidikan telah mengalokasikan dana untuk belanja Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Kabupaten Murung Raya.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SALINAN 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang Daerah (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5410 );
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Penggunaan biaya penunjang penyelenggaraan pendidikan PAUD Swasta
- Tata Cara Pelapora dan Pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BEASISWA "CITA EMAAN PANDE" BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yakni Terwujudnya kabupaten Minahasa Selatan yang berdaya saing, Beriman, Mandiri, Berbudaya, Hebat, dan Terdepan melalui Percepatan dan Ketepatan Pembangunan, dan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka dipandang perlu memberikan beasiswa kepada mahasiswa sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor39 Tahun 2012;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, kriteria/syarat pemberian beasiswa, tata cara pemberian beasiswa, penganggaran, besaran, dan pencairan beasiswa, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan beasiswa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Beasiswa "Cita Emaan Pande" Bagi Siswa/Mahasiswa di Kabupaten Minahasa Selatan
10 halaman terdiri dari 8 halaman batang tubuh (13 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 21 Tahun 2017
PERBUP Kab. Gorontalo No. 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
pemberian biaya pendidikan dan bantuan penyelesaian pendidikan bagi aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2017/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Biaya Pendidikan Dan Bantuan Penyelesaian Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kompetensi bagi aparatur pemerintah, maka pemerintah memberikan apresiasi bagi ASN Pemerintah Kabupaten Gorontalo berupa pemberian biaya pendidikan dan bantuan penyelesaian pendidikan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; Perbup Gorontalo No. 57 Tahun 2016; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 4 Tahun 2013; Perbup Gorontalo No. 3 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang pemberian biaya pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran, biaya pendidikan, kriteria dan persyaratan, jangka waktu tugas belajar, pencairan dana bantuan pendidikan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2017
PEMBERIAN HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL - ANAK USIA DINI SWASTA - PEDOMAN PELAKSANAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kepada Anak Usia Dini Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan serta dalam rangka mewujudkan
dan meningkatkan mutu pendidikan pada Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) swasta, Kabupaten Semarang
memperoleh bantuan keuangan bidang pendidikan yang
dialokasikan untuk Hibah Bantuan Operasional
Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
swasta Tahun 2017; bahwa agar pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada
huruf a dapat berjalan lancar, terkendali sesuai sasaran,
berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011; Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 69 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Swasta di Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2017
pemberian - beasiswa - kuliah - program - sarjana - dan - diploma - bagi - masyarakat - yang - berasal - dari - program - keluarga - harapan - di - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2017/21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Beasiswa Kuliah Program Sarjana Dan Diploma Bagi Mahasiswa Yang Berasal Dari Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP No. 48 Tahun 2008 dalam rangka memberikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Perbup tentang Pemberian Beasiswa Kuliah Program Sarjana dan Diploma bagi mahasiswa yang Berasal dari Program Keluarga Harapan di Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2013; Perpres No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 42 Tahun 2010; Permen Pendidikan Nasional No. 49 Tahun 2014; Permen Sos No. 10 tahun 2016; Permen Sos No. 10 tahun 2017; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016 ; Perbup Bogor No. 49 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Sasaran Dan Bentuk Beasiswa, Kerja Sama, Mekanime Pemberian Berbasis, Hak Dan Kewajiban Penerima Beasiswa, Penghentian Pembatalan Dan/Atau Pengembalian, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
14 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
