Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 66, BD 2017/NO.66
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Infromasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi
Mengatur tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini menetapkan sistem klasifikasi dan penanganan informasi berdasarkan tingkat kerahasiaannya untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data serta informasi di lingkungan pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
13 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 64 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Mengatur tentang Pengklasifikasian Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Poin-poin penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi Klasifikasi Informasi Publik, Jenis-jenis Informasi, Pengelolaan Informasi, Hak dan Kewajiban Badan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas, Sanksi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
28 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 63 Tahun 2017
Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 63, BD 2017/NO.63
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan utara tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara serta pemerintahan Kabupaten/Kota. Poin-poin utama yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Penyelenggaraan Persandian, Keamanan Informasi, Tugas dan Tanggung Jawab, Klasifikasi Informasi, Sumber Daya dan Infrastruktur, Pengawasan dan Evaluasi, Sanksi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
38 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2017
Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 62, BD 2017/No.62
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk
Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Mengatur tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Poin-poin utama dalam peraturan ini meliputi: Klasifikasi Informasi, Pengelolaan Informasi, Perlindungan Informasi, Akses terhadap Informasi Berklasifikasi, Sanksi, Tanggung Jawab dan Kewenangan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
38 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengamanan Pengelolaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan Gubernur ini yaitu dalam rangka menjamin jumlah, mutu informasi milik negara dan dalam rangka mencegah kebocoran informasi berklasifikasi milik pemerintah yang menyangkut keberlangsungan hidup bernegara, keutuhan dan ketentraman hidup masyarakat diperlukan pedoman untuk mengelola informasi berklasifikasi.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini yaitu UU No.13 Tahun 1964, UU No. 11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No. 43 Tahun 2009, UU no.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 80 tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 6 tahun 2011, Peraturan Kepala lembaga Sandi Negara No.10 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional No.17 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional No.37 Tahun 2016.
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda - tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. Pedoman pen g aman an pengelolaan Informasi dimaksud untuk menjadi pedoman dalam mengelola dan melindungi Informasi di lingkungan kerja masing-masing. Tujuannya adalah Sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan melindungi Informasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sehingga dapat berjalan aman, efektif, efisien dan menjamin kualitas Informasi dengan kriteria terjaminnya kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
26 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2017
PENERAPAN SISTEM INFORMASI MONITORING BELANJA MODAL
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR 412
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENERAPAN SISTEM INFORMASI MONITORING BELANJA MODAL (SIM-BEMO) DI LINGKUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara terpadu cepat, lengkap dan Akurat untuk menunjang pengambilan keputusan yang berdayaguna dan berhasil guna perlu dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Monitoring Belanja Modal (SIM-BEMO). Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Sistem Informasi Monitoring Belanja Modal (SIM-BEMO) di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Penerapan Sistem Informasi Monitoring Belanja Modal (Sim-Bemo) Di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2017.
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan dan pengoperasian aplikasi SIMBEMO diatur dalam User Manual.
6 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 21 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan peranan, tugas, dan fungsi di bidang kehumasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan tugas kehumasan; bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 44 huruf b Pergub Provinsi Sulawesi Barat No. 40 Tahun 2016, perlu memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas di bidang kehumasan.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No.40 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.61 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.76 Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.3 Tahun 2017; Pergub No.40 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tugas, kedudukan, dan wewenang Lembaga Kehumasan, ruang lingkup tugas Pejabat Kehumasan, mekanisme penyampaian keluhan masyarakat, dan mekanisme penyebarluasan informasi di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Barat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi kementrian dalam negeri dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah provinsi lampung nomor 15 tahun 2013 tentang pelayanan informasi publik, perlu disusun standar operasional prosedur pelayanan publik penjabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
3. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
4. undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
6. peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor PER/12/M.PAN/18/Tahun 2017 tentang pedoman umum hubungan masyarakat di lingkungan instansi pemerintah
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi kementrian dalam negeri dan pemerintah daerah
8. peraturan daerah provinsi lampung nomor 15 tahun 2013 tentang pelayanan informasi publik
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pemebentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang standar operasional prosedur pelayanan publik pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 18 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaringan Informasi Geospasial.
Dasar hukum Pergub ini adalah UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2014; Perpres No. 27 Tahun 2014; Pepres No. 9 Tahun 2016; PerKaBIG No. 2 Tahun 2012; PerKaBIG No. 1 Tahun 2015; Perda No. 14 Tahun 2016.
Materi pokok Pergub ini adalah penyeragaman informasi geospasial dasar dan penyinergian informasi geospasial tematik di Provinsi Sumatera Selatan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
8 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
ABSTRAK:
a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah
Bab III Klasifikasi Informasi Publik
Bab IV Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Bab V Standar Pelayanan Publik
Bab VI Pelaporan
Bab VII Pembinaan dan Pengawasan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
Mencabut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2014
21
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
