Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Dan Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
Untuk memperlancar pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan ketentuan Pasal 309 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008, maka untuk tertib administrasi perlu disusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Ogan lIir, sehingga perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 20 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 4 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Ogan lIir, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai kedudukan, tugas pokok, dan fungsi; susunan organisasi; serta uraian tugas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2019
Badan Layanan UmumKepegawaian, Aparatur NegaraSistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERGUB Prov. Banten No. 11 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten juga mencabut pergub No. 40 tentang perubahan atas pergub No. 12 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Kelola Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten
ABSTRAK:
Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pembangunan kesehatan di Daerah dalam rangka melaksanakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 36 Th 2009; UU No 44 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 49 Th 2018; Pergub Banten No 35 Th 2016; Pergub Banten No 26 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Penetapan Kebutuhan; 3. Perekrutan; 4. Perjanjian Hubungan Kerja; 5. Penggajian; 6. Perlindungan; 7. Cuti; 8. Disiplin; 9. Pengembangan Pegawai Non ASN BLUD; 10. Ketentuan Lain - Lain; 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.
23 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidahkaidah pengelolaan keuangan daerah, perlu mengatur ketentuan perjalanan dinas di lingkungan pemerintah kabupaten Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
ndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 726 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Hal-hal yang diatur antara lain prinsip perjalanan dinas, perjalanan dinas jabatan, biaya perjalanan dinas, pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas serta pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas. Uraian lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan perjalanan dinas tersebut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2014.
18 hlm
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjenjangan Jabatan Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 364)
Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia NO. 12, BN 2012/NO 1371;KEMENKUMHAM.GO.ID; 17 HLM
Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia tentang Penentuan, Persyaratan, Dan Pengembangan Serta Penetapan Penjenjangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
PP No. 4 Tahun 1968 tentang Perobahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 24, Tambahan Lembaran Negara No. 2833) Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (P.G.P.S. 1968) Sebagaimana Telah Dirobah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 No. 5)
PP No. 35 Tahun 1968 tentang Perobahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 (P.G.S.P. 1963) Dan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 (P.G. A.B.R.I. 1968)
PP No. 1 Tahun 1968 tentang Perobahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2833) Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (P.G.P.S. 1968)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etık Pegawaı Negeri Sipil di Lıngkungan Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembinaan Kepegawaian menetapkan Kode Etik di instansi masing-masing;
PAsal 18 ayat 6 UUD 1945; UU Nomor 1 Tahun 2007; UU nomor 5 TAhun 2014; UU Nomor 23 TAhun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 TAhun 2017; PErda Kab Empat LAwang Noor 9 Tahun 2016
Peraturan ini memuat pembinaan jiwa korps PNS, nilai-nilai dasar bagi PNS; Kode Etik PNS; Majelis Kode Etik; Sanksi bagi pelanggar kode etik; keputusan majelis kode etik; pengendalian dan pengawasan; pembiayaan; kelengkapan administrasi penegakan kode etik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
16 hlm; 15 hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
