Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi ditetapkan. Berdasarkan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 22 Tahun 2018; Perda Kota Banjarbaru No. 07 Tahun 2016; Perda Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 yang terdiri atas 6 Bab dan 10 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang RKPD Kab. Kotabaru Tahun 2018.
PENGELOLAAN BARANG PROGRAM JEMBATAN UDARA SUBSIDI ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2018/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Barang Program Jembatan Udara Subsidi Angkutan Udara Perintis Kargo
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan
kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang
dari dan ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan
serta untuk mendukung penurunan disparitas harga
barang di daerah terpencil perlu diselenggarakan
program jembatan udara yaitu subsidi angkutan udara
perintis kargo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Barang Program
Jembatan Udara Subsidi Angkutan Udara Perintis
Kargo;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015
Kementerian Perhubungan (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang
penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok
dan barang penting (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45
Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 817)
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun
2013 tentang Peraturan Kebandarudaraan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1046).
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun
2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan
Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara
Kargo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1213).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
JENIS BARANG
BAB III
PENGELOLAAN BARANG KIRIMAN
BAB IV
TARIF PENGELOLAAN
BAB IV
PENGAWASAN DAN EVALUASI
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
NOMOR 13 TAHUN 2018
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Fisik Kebun Mitra pada Kegiatan Budidaya Kelapa Sawit Pola Kemitraan Non Fasilitas Program Revitalisasi Perkebunan
ABSTRAK:
Pengembangan perkebunan untuk kegiatan budidaya kelapa sawit melalui pola kemitraan non fasilitas program revitalisasi perkebunan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani mitra. Mengetahui kondisi fisik kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan yang telah dibangun melalui non fasilitas Program Revitalisasi Perkebunan perlu penetapan kebun yang layak atau
belum layak sesuai dengan pedoman teknis untuk dapat diserahkan kepada petani mitra dan atau koperasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat Pola Kemitraan Non Fasilitas Program Revitalisasi Perkebunan
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 1993; UU No.25 Tahun 1992; UU No.20 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 2013; Permentan No.33 Tahun 2006; Permentan No.7 Tahun 2009; Permentan No.21 Tahun 2017; Perda Kaltim No.3 Tahun 2008; Perda Kab.Kukar No.6 Tahun 2014; Pergub Kaltim No.50 Tahun 2015; Perbup Kukar No,1 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Penilaian Fisik Kebun Mitra pada Kegiatan Budidaya Kelapa Sawit Pola Kemitraan Non Fasilitas Program Revitalisasi Perkebunan, termasuk didalamnya mengatur tentang: Ruang lingkup penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat pola kemitraan non
fasilitas program revitalisasi perkebunan meliputi:
a. persyaratan penilaian fisik kebun kelapa sawit;
b. tata cara dan indikator hasil penilaian fisik kebun kelapa sawit;
c. penilaian Fisik Kebun Mitra dan klasifikasi basil penilaian;
d. penundaan, penctapan dan pengalihan kredit invcstasi;
e. verifikasi biaya hasil pembangunan kebun kelapa sawit; dan
f. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PROGRAM BANTUAN KARYA BHAKTI TNI, MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto No. 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
ABSTRAK:
bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tcntang Prmbentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruvan. Kabupaten Sukamara. Kabupaten Lamandau , Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau. Kabupaten Murung Raya. Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005 - 2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023;
1. Pendahuluan;
2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 584
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai RKPD Tahun 2022 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk percapaian arah pembangunan yang tepat sasaran dan lebih baik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
8 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2021
PERWALI Kota Pontianak No. 53.25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD.2021/NO.13 LL Kota Pontianak : 10 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka menyusun rencana strategis perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, Uu No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP NO.26 Tahun 2008, Perpres No.18 Tahun 2020, Permendagri No.86 Tahun 2017, Permendagri No.7 Tahun 2018, Permendagri No.90 Tahun 2019, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2019, Perda No.10 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2013, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2019, Perwako No.57 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Kedudukan Renstra Perangkat Daerah; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2021.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
