PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 424 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Asuransi Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenaker No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Haria Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah
  2. Permenaker No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah
  3. Permenaker No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi
  4. Permenaker No. 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Asuransi Kesehatan Ketenagakerjaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Asuransi Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Mencabut
  1. Permenaker Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Asuransi Kesehatan Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
Mengubah
  1. Permenaker No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Asuransi Ketenagakerjaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenaker No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Asuransi Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
Diubah dengan
  1. Permenaker No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Haria Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor PER.24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja
  2. Permenakertrans Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenakertrans Nomor PER.24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Asuransi Kesehatan Ketenagakerjaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
Mencabut
  1. Kepmenaker Nomor KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Asuransi Kesehatan Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Asuransi Kesehatan Ketenagakerjaan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
  2. Permenakertrans Nomor PER.12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santuan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Asuransi Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
  2. Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan