PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.627 peraturan dalam 0,005 detik

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1950
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
Diubah dengan
  1. UU No. 56 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)
Mencabut
  1. PP No. 1 Tahun 1945 tentang Tentang Dan Mulai Berlakunja Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah
Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 1948
• Berlaku mulai 79 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1948
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1948
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung
Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1947
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 1947
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1947
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1947
• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan