Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.272 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 1993
• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko
Abstrak
Pariwisata dan Kebudayaan Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP No. 52 Th 1993.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
Abstrak
Pariwisata dan Kebudayaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
Download file:
PP No. 10 Th 1993.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur Dan Prambanan
Abstrak
Pariwisata dan Kebudayaan Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 104 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
Download file:
PP NO 7 TH 1980.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1979
• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Kebudayaan
Download file:
PP NO 24 TH 1979.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1972
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendidikan Perusahan Perseroan (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali
Abstrak
Pariwisata dan Kebudayaan Penanaman Modal dan Investasi Pendidikan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 3 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
Download file:
PP NO 27 TH 1972.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1971
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham P.T. Hotel Indonesia Internasional ("P.T. Hotel Indonesia International Corporation Limited")
Abstrak
BUMN Pariwisata dan Kebudayaan Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 104 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
Download file:
PP NO 69 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Mengubah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1954 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 38)
Abstrak
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pariwisata dan Kebudayaan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 24 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1963 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1954 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 Tentang Mengubah Peraturan Film 1940 (Filmorderning 1940 Stbl. 1940 No. 539) (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 64)
Mengubah
  1. PP No. 7 Tahun 1954 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 38 Tahun 1951) Tentang Mengubah Peraturan Film Tahun 1940 (Filmverordening 1940. Staatsblad 1940 No. 539)
Download file:
pp no 039 tahun 1963.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 38 Tahun 1951) Tentang Mengubah Peraturan Film Tahun 1940 (Filmverordening 1940. Staatsblad 1940 No. 539)
Abstrak
Pariwisata dan Kebudayaan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 24 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1963 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1954 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 Tentang Mengubah Peraturan Film 1940 (Filmorderning 1940 Stbl. 1940 No. 539) (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 64)
  2. PP No. 39 Tahun 1963 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1954 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 38)
Mengubah
  1. PP No. 26 Tahun 1951 tentang Mengubah Peraturan Film 1940 (Film-Verordening 1940, Staatsblad 1940 NO. 539)
Download file:
PP No. 007 Tahun 1954.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Mengubah Peraturan Film 1940 (Film-Verordening 1940, Staatsblad 1940 NO. 539)
Abstrak
Pariwisata dan Kebudayaan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 7 Tahun 1954 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 38 Tahun 1951) Tentang Mengubah Peraturan Film Tahun 1940 (Filmverordening 1940. Staatsblad 1940 No. 539)
Mengubah
  1. Stbl. 1940 No. 439
Download file:
PP No. 26 Tahun 1951.pdf
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2024
• Berlaku mulai 7 hari yang lalu
Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur
Abstrak
Pariwisata dan Kebudayaan
Status Peraturan
Mencabut sebagian
  1. KEPPRES No. 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Dan Taman Wisata Candi Prambanan Serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya
    Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya, sepanjang yang mengatur tata Kelola Kompleks Candi Borobudur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
Perpres Nomor 101 Tahun 2024.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan