Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Minut 2018/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera. Dan dalam upaya pemberantasan pungutan liar maka dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- Perpres No. 87 Tahun 2016;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Instruksi Mendagri No. 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016.
Peraturan ini mengatur tentang tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli, wewenang, susunan organisasi, penanggung jawab Satgas Saber Pungli, sekretariat, peran masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada APBD Kabupaten Minahasa Utara/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018.
Keputusan Bupati Minahasa Utara No.101 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
7 halaman (terdiri dari 5 hal batang tubuh (15 pasal) dan 2 hal lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung j awab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan dan untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, Pengadaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2018
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2018/No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Perda Kab Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3.Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tugas Pokok dan Fungsi;
6. Kepegawaian dan Jabatan; 7. Tata Kerja; 8. Tunjangan; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Jaraga Sasameh
ABSTRAK:
Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh
telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum
Daerah Jaraga Sasameh secara penuh dan memenuhi
syarat untuk dibentuk Dewan Pengawas untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 45 Tahun 2014.
Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD RSUD dibentuk
Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 27 Tahun 2018
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Lahat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga di Kecamatan Dalam Kabupaten Lahat
ABSTRAK:
Berdasarkan rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 061/2103/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak perlu dibentuk UPT. Peraturan Bupati yang mengatur mengenai hal tersebut perlu dicabut. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDA No. 4 Tahun 2016; PERBUP No. 56 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pencabutan Perbup No. 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga di Kecamatan dalam Kabupaten Lahat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
Mencabut Perbup No. 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga di Kecamatan dalam Kabupaten Lahat
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 26 Tahun 2018
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN.
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2018/No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Alat Dan Mesin Pertanian
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Perda Kab Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Alat dan Mesin Pertanian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tugas Pokok dan Fungsi;
6. Kepegawaian dan Jabatan; 7. Tata Kerja; 8. Tunjangan; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Lahat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah di 8 (Delapan) Kecamatan Dalam Kabupaten Lahat
ABSTRAK:
Berdasarkan rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 061/2103/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak perlu dibentuk UPT. Peraturan Bupati yang mengatur mengenai hal tersebut perlu dicabut. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDA No. 4 Tahun 2016; PERBUP No. 60 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pencabutan Perbup No. 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 8 Kecamatan dalam Kabupaten Lahat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
Mencabut Perbup No. 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 8 Kecamatan dalam Kabupaten Lahat
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 26 Tahun 2018
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Kepulauan Aru No. 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di Kelurahan/Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru.
PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA - PEMBENTUKAN - PEDOMAN TEKNIS - PERUBAHAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2018/NO.26, TBD. 2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kepulauan Aru Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat
(Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di
Kelurahan/Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru.
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati
Kepulauan Aru Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat
(Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di
Kelurahan/ Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kepulauan Aru Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat
(Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di
Kelurahan/Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang:Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kepulauan Aru Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat
(Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di
Kelurahan/Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
Peraturan Bupati
Kepulauan Aru Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat
(Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di
Kelurahan/Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah, perlu strategi dalam perencanaan penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan
UU No.27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1984, UU No.21 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2008, Inpres No.9 Tahun 2000, Permendagri No.15 Tahun 2008, Perda no.8 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Prinsip dan tujuan; Ruang Lingkup dan Sasaran; Tanggung Jawab; SinkronisasiPerencanaan Penganggaran dan Kerangka PPRG Dalam Siklus Anggaran Kinerja; Mekanisme Penyusunan PPRG; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
9 Halaman dan 5 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Hukum Daerah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berlanggung jawab perlu didukung pembentukan produk hukurn daerah yang tertib, efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi agar pembentukan produk hukum daerah yang disusun oleh perangkat daerah dapat diiaksanakan dengan tertib, cepat, efektif, perlu membangun kerja sama dalam suatLr jaringan komunikasi dan koordinasi yang terarah, terpadu dan berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Hukum Daerah KabupaterL Sragen;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang,Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 TatLun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Ketentuan Umum
- Maksud dan Tujuan
- Ruang Lingkup
- Tugas dan Fungsi Jarkumda
- Organisasi Jarkumda
- Pelaksanaan Kegiatan Jarkumda
- Pembiayaan
- Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
