Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 990 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Bumi Daya, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Dagang Negara, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Pembangunan Indonesia Sebelum Menggabungkan Diri Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan
Download file:
PP No.25 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Raharja
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP No.17 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya
Abstrak
Asuransi BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP No.16 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Perubahan Peruntukkan Dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 11 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam
Download file:
PP No.15 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Ekspor Indonesia
Abstrak
Asuransi BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP No.10 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog
Abstrak
BUMN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog
Diubah dengan
  1. PP No. 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog
Download file:
PP No.7 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Abstrak
BUMN Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP No.4 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2002
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP No.66 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2002
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP No.65 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2002
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP No.64 TH 2002.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan