PEDOMAN - PNS - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - BADAN LAYANAN UMUM
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2009/638
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Sadan Layanan Umum Daerah yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memberikan pedoman kepegawaian bagi Satuan kerja perangkat daerah/unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Supati tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan kerja perangkat daerah/unit kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 ; Peraturan Supati Pati Nomor 35 T ahun 2009
PERBUP ini mengatur mengenai Kedudukan dan Status; Formasi, Penerimaan dan Seleksi; Masa Percobaan, Penugasan, dan Pembinaan; Pengangkatan dan Pemberhentian; Pakaian Dinas; Masa Kerja; Batas Usia Pensiun; Hak dan Kewajiban; Anggaran; Karier; Waktu Kerja, istirahat, dan cuti; Pengawasan dan PEngendalian; Larangan; Penyelesaian Perselisihan; Laporan; Peraturan Pegawai Non PNS SKPD?UK/UK Yang menerapkan PPK-BLUD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2009.
17 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 70 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, BD 2009/70 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rubahan Atas Peraturan Walikota
Banjar Nomor : 11-Huk/Iv/2006 Tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Kelas I, Utama, Vip,
Haemodialisa, Ambulance, Pembakaran Sampah
Dan Pengolahan Air Limbah Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2009.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 70 Tahun 2009
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK REKLAME
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2009/No.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban dan
kelancaran
pelaksanaan
Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Pajak Reklarne, maka
perlu
mengatur
petunjuk pelaksanaannya; bahwa untuk
maksud
tersebut
perlu
ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 12 Tahun 2007;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 17 tahun 2006 tentang pajak reklame.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2009.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 71 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa kenaikan pangkat bukan merupakan hak, tetapi sebagai
penghargaan atas prestasi kerja dalam ranqka pembinaan
berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan
menitikberatkan pada sistem prestasi kerja; bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk
dapat menlngkatkan prestasi kerjanya memerlukan kompetensi
tertentu yang tidak hanya didasarkan pada ijazah yang diperolehnya,
tetapi juga memerlukan pengalaman yang cukup, oleh karena itu
pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah perlu dilakukan
secara selektif dengan persyaratan pangkat tertentu di sampinq
persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung setiap
upava peningkatan sumber daya manusia bagi Calon Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung melalui peningkatan kompetensi di bidang pendidikan
formal: banwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dlsebutkan bahwa Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati, maka
Bupati Temanggung berwenang mengatur urusan kepegawaian
diantaranya Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar,
Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi
Calon Pegawal Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan PJsul 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil perlu mengatur
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesualan Ijazah dan Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi
Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerlntah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas belajar, ijin belajar, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, surat keterangan belajar, surat keterangan memiliki ijazah, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kewajiban, pembinaan dan pengawasan, ketentuan hukuman.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 71 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (1) peraturan daerah nomor 14 Tahun 2009 tentang susunan organisasi perangkat daerah kabupaten kubu raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati, Tentang Struktur Organisasi, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.8 Tahun 1974, UU No.17 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, PP No. 9 Tahun 2003, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda No.14 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ; Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi, Tata Kerja Dan Pelaporan, Pembiayaan, Kepegawaian, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2009.
Perbup ini memiliki 11 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 71 Tahun 2009
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Yogyakarta No. 106 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 71 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan Melalui Penguatan Modal Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan Melalui Penguatan Modal Usaha Mikro dan Kecil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan melalui Penguatan Modal Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 71 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kerja dan Penilaian ANgka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2009.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat