Penanaman Modal dan InvestasiPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Diubah dengan :
PP No. 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur
Mengubah :
PP No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero Di Bidang Penjaminan Infrastruktur
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 50 Tahun 2022
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan - Air, Sistem Penyediaan Air Minum
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 50/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYEDIAAN AIR BAKU BAGI INSTANSI VERTIKAL, INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PELAKU USAHA DI WILAYAH KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjaga keberadaan sumber daya air dan ekosistem sehingga tercipta keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air serta untuk menyediakan kelayakan sumber air baku, maka diperlukan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan air baku bagi kemakmuran seluruh masyarakat;
b. bahwa untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan air baku yang berasal dari air bawah tanah, maka perlu pengaturan yang terkait penyediaan air baku di wilayah Pemerintah Kabupaten Jombang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Penyediaan Air Baku bagi Instansi Vertikal, Instansi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2019.
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mengatur penyediaan air baku bagi Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha di Kabupaten Jombang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 50, BN.2020/No.498, peraturan.go.id : 30 hlm.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, perlu Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Di Kepulauan Meranti, perlu diatur
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di
Kepulauan Meranti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 14 (empat belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Penyelesaian Permaslahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Pengawasan, Pemantauan dan Pembinaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Tahun 2023 No.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan untuk
menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh
dengan menempatkan pembangunan industri sebagai
penggerak utama;
b. bahwa untuk memberdayakan industri dalam negeri dan
memperkuat struktur industri perlu dilakukan upaya
peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
c. bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022
tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi
Dalam Rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, maka dalam rangka percepatan pelaksanaan
peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan untuk
menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Kabupaten Temanggung, perlu disusun suatu kebijakan yang
diatur dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022;Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/MIND/
PER/1/2014;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Produk Unggulan Daerah;
b. Produk Dalam Negeri;
c. TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan;
d. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produk Dalam Negeri;
e. tim peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
f. upaya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
g. pelaporan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 50 Tahun 2018
Pengelolaan Kios Di Lantai II Pasar Tradisional Balige
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, LD.2018/No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Kios Di Lantai II Pasar Tradisional Balige
ABSTRAK:
Sehubungan dengan pembangunan kios lantai II pasar Tradisional Balige telah selesai, maka agar pengelolaan pasar dimaksud lebih tertib, efektif, efisien dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan dengan menertibkan ketentuan sebagai paying hukum pengelolaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kios Lantai II Pasar Tradisional Balige.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 27 Tahun 2014; PERPRES No. 112 Tahun 2007; PERMEN ATR/KEPALA BPN No. 9 Tahun 1999; PERMENDAG No. 70/M-DAG/PER/12/2013; PERDA Kab. Toba Samosir No. 7 tahun 2010; PERDA Kab. Toba Samosir No. 8 Tahun 2010; PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 9 tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Kios Di Lantai II Pasar Tradisional Balige dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pengelolaan dan Pemakaian kios, Perjanjian Sewa Menyewa, Larangan, Kebersihan dan Ketertiban, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi serta Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
