Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga
wajar sampai tingkat petani, perlu memberikan subsidi
pupuk untuk sektor pertanian;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka
perlu menerbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang
Tahun Anggaran 2009.
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-
DAG/PER/2/2006, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/ Permentan/OT .140/12/2007,Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 123 Tahun 2008 dan Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, peruntukan pupuk bersubsidi, alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi, cadangan pupuk bersubsidi, penyaluran dan eceran harga tertinggi, pengawasan dan pelaporan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 30B Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga
wajar sampai tingkat petani, perlu memberikan subsidi
pupuk untuk sektor pertanian;
b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubemur Jawa
Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sek.tor
Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010,
maka perlu ditetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi
(HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di
Kota Semarang;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka
perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang
Tahun Anggaran 2010.
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG
/PER/6/2008, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, peruntukan pupuk bersubsidi, alokasi pupuk bersubsidi, cadangan pupuk bersubsidi, penyaluran dan harga eceran tertinggi, pengawasan dan pelaporan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2009.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 13a Tahun 2009
Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Tegal Tahun Anggaran 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Tegal Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008 tentang Alokasi
dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk
Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009
perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2009
tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Tegal Tahun Anggaran
2009; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a
perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2009.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2009 diubah.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 37A Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga
wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam
pengadaan pupuk, perlu mengalokasikan pupuk dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk
Sektor Pertanian Di Kota Pekalongan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan W alikota
tentang Alokasi dan harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2010;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peratu.ran Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang peruntukan pupuk bersubsidi, alokasi pupuk bersubsidi, penyaluran dan harga eceran tertinggi (HET), pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2009.
13 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 938 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 379 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Mengenai Pangan) Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2009.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 379 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Mengenai Pangan) Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2009.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 141 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan Dan Penanganan Daging, maka agar pelaksanaan Peraturan dimaksud dapat optimal perlu menindaklanjuti ketentuan-
ketentuan pada Pasal 2 ayat (4), (5), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 10, Pasal 12 ayat (8), (9), Pasal 13 ayat (4), Pasal 21 ayat (4), (7), (8);
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.204/9/1986; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/ TN.240/5/1989; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/Kpts/TN.240/12/1992; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2009; . Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Bentuk Dan Tata Naskah Surat Keterangan Pemotongan; Tata Cara Pelaporan Dan Mekanisme Pemeriksaan; Perizinan; Tata Cara Pemotongan Hewan; Tempat Pemeriksaan Dan Pemberian Tanda Cap Daging; Bentuk, Ukuran, Warna Dan Bahan Cap Daging; Pemasokan Daging Ke Daerah; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 5 hlm. Lampiran: 11 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 61 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Penghujan Tahun 2009 / 2010 dan Kemarau Tahun 2010 di Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta
pengaturan yang sistematis dan terencana terhadap pola tanam di
Kota Tegal, maka perlu menetapkan pola tanam dan rencana tata
tanam untuk musim tanam penghujan tahun 2009 / 2010 dan
kemarau tahun 2010 di Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pola tanam dan rencana tata tanam, daerah irigasi, sistem pembagian dan pemberian air.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2009.
16 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
