Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat di Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut
dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah, perlu
mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kegiatan Germas; Forum Komunikasi Germas; Kerja Sama; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 32 Tahun 2021
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (AIDS) - PENANGGULANGAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2021/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5),
Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV)
dan Acquired Immuno Deficiency Sindrom (AIDS) perlu
mengatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV)
dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3
Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS, hak dan kewajiban, KPA, pembiayaan, pembinaan, koordinasi dan pengawsan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menurunkan kasus
komplikasi dan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin
dan nifas serta bayi baru lahir di Kabupaten
Semarang, perlu upaya untuk meningkatkan mutu,
akses dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi ibu
hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke
fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten
melalui program jaminan persalinan; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021,
disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan
dan pemanfaatan dana jaminan persalinan diatur
di Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku
dengan menerbitkan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program
Jaminan Persalinan di Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup Kegiatan Jaminan Persalinan
Bab III Rujukan Persalinan dan Neonatal
Bab IV Sewa dan Operasional RTK
Bab V Dukungan Biaya Persalinan
Bab VI Tata Cara Pembayaran dan Jaminan Persalinan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2021.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR : 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kolaka Utara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas
untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat
daerah induknya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka
Utara tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Darah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka
Utara.
1. Pasal 18 ayat 6 Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang - Lndang Nomor 33 Tahun 2004 entang Perimbangn
Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik .Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494); '
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2 015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka
Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka
Utara Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah
Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 7
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka
Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka
Utara Tahun 2019 Nomor 37);
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI,
BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI,
BAB IV JABATAN FUNGSIONAL,
BAB V TATA KERJA,
BAB VI KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN,
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021
PERBUP Kab. Karanganyar No. 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208 PP No 12 Tahun 2019
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 79 Tahun 2018; Perbup Karanganyar No 53 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan kedua atas Perbup Karanganyar No 82 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2021
PERBUP Kab. Banyumas No. 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
Diubah dengan
PERBUP Kab. Banyumas No. 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas diubah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa perkembangan penyakit, tidak
mengenal batas wilayah, usia, status
sosial dan jenis kelamin, sehingga perlu
dilakukan pencegahan dan
penanggulangan agar kesehatan yang
merupakan hak asasi manusia terpenuhi;
b. bahwa dalam upaya penanggulangan
penyebaran dan deteksi dini Coronavirus
Disease (Covid-19) di Kabupaten
Banyumas, Pemerintah Daerah perlu
menyediakan Rapid Test Antigen di Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyumas melalui anggaran Badan
Layanan Umum Daerah;
c. bahwa tarif pelayanan kesehatan pada
Pusat Kesehatan Masyarakat telah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyumas, akan tetapi tarif pelayanan
pemeriksaan Rapid Antigen belum
ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39
Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan
Kesehatan Pada Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39
Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yaitu tentang tarif pelayanan pemeriksaan rapid antigen
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerimaan dan Penugasan Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis Pegawai Tidak Tetap/Relawan Ruang Isolasi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis, paramedis dan non medis pegawai tidak tetap/relawan ruang isolasi Corona Virus Disease 2019 dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penugasan Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis Pegawai Tidak Tetap Ruang Isolasi Corona Virus Disease 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.12 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.36 Tahun 2014; PP No.40 Tahun 1991; PERMENDAGRI No.80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2020; PERMENKES No.949/Menkes/VIII/2004; PERDA No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No.3 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan19 (sembilan belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Formasi, Pengadaan dan Penugasan/Pengangkatan; Hak, Kewajiban dan Larangan; Pembinaan; Penilaian; Pemberhentian; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Penugasan Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis Pegawai Tidak Tetap Ruang Isolasi Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Penugasan Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis Pegawai Tidak Tetap Ruang Isolasi Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
Lamp VII
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 38 Tahun 2020 Tentang pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Untuk Kebutuhan Pelayanan Segera Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara
ABSTRAK:
Untuk menjamin kelancaran proses pemesanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada waktuwaktu tertentu dimana proses pemesanan tersebut seringkali terhambat karena registrasi/penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) belum dapat diakses secara online.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2020; Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 38 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai Untuk Kebutuhan Pelayanan Segera Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 38 Tahun 2020
8 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2021
Badan Layanan Umum - Kesehatan - Perizinan, Pelayanan Publik
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2021/NO.30 LL Kab Kubu Raya : 53 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 20/DINKES/2021 tentang Status Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat yang diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 79 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek Tarif Layanan Kesehatan; Pelayanan Yang Dikenakan Tarif; Golongan Tarif Layanan; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan; Struktur dan Besarnya Tarif; Pelayanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional; Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Asuransi/Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran; Tata Cara Penagihan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengelolaan Keuangan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
10 Halaman dan 43 Halaman Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
