Permenkumham No. 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar
penyelenggaraan tata kearsipan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perlu dilakukan penataan
kearsipan sesuai dengan perkembangan dan teknologi;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban
penyelenggaraan kearsipan dibidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, serta untuk menjamin
keselamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban
nasional, dipandang perlu untuk merumuskan dan
menetapkan kebijaksanaan tentang Petunjuk Teknis Tata
Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.
UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. PP No. 28 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 42 Tahun 2016; PERDA Labusel No. 9 Tahun 2016; Perbup Labusel No. 42 2016.
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengurusan Surat, Pemberkasan, Pemeliharaan, Pengamanan dan Peminjaman Arsip, Penyusutan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
8 Hlm, Lampiran: 55 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2018
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Tasikmalaya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang pada DInas Perhubungan Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk menjamin ketersediaan angkutan
massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan
orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan
serta mewujudkan tata kelola BRT Trans Semarang yang baik
maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Trans Semarang pada Dinas Perhubungan Kota Semarang perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, sebagaimana telah
diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang,
pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Perangkat Daerah induknya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans
Semarang pada Dinas Perhubungan Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 106 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016 dicabut.
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD Tahun 2022 Nomor 37
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah.
Pasal 18 ayat (6); UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Bab III Kelompok Jabatan Fungsional Bab IV Pelaksana Bab V Tata Kerja Bab VI Eselon Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Peraturan ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2016
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 31 Tahun 2012
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPNBP / Penerimaan Negara Bukan PajakPerizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STandar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten SIntang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang ditegaskan bahwa Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi , keamanan, dan kepastian dan ditegaskan pada Peraturan Bupati Sintang Nomor 64 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagai Kewenangan Bupati Sintang di Bidang Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, Perda Kab Sintang No. 3 Tahun 1998, Perda Kab Sintang No. 5 Tahun 1999, Perda Kab Sintang No. 8Tahun 2002, Perda Kab Sintang No. 13 Tahun 2002, Perda Kab Sintang No. 14 Tahun 2002, Perda Kab Sintang No. 30 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 32 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 2 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 4 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 2 Tahun 2009, Perda Kab Sintang No. 14 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Sintang; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2012.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 31 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu adanya uraian tugas sebagai pedoman untuk melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2013; Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2013; Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2013
PERBUP ini mengatur mengenai Pelaksana Pelayanan Paten, Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Paten Dan Sarana Dan Prasarana Paten; Pembiayaan Dan Penerimaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2013.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 31 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
