Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Timur;
Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 6 Tahun 2015.
Dalam Perbup Daerah ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Cara, Jenis, dan Ruang Lingkup, BAB IV Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/ Jasa, BAB V Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa, BAB VI Perencanaan Pengadaan, BAB VII Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa, BAB VIII Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, BAB IX Pengadaan Khusus, BAB X Usaha Kecil dan Pengadaan Berkelanjutan, BAB XI Pengawasan, Pengadaan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum, BAB XII Pengawasan, BAB XIII Penyelesaian Sengketa Kontrak, BAB XIV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2022.
41 halaman
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6589/2020
PERBUP Kab. Sleman No. 54.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14.1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Kabupaten Sleman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat diperlukan sumber daya manusia
yang memadai dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan; bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman belum dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia guna kelancaran dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat;
Dasar Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016;
Materi Pokok: Ketentuan umum; Ruang Lingkup; Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan; Perikatan Kerja; Penilaian Kinerja; Hak, Kewajiban, dan Larangan; Pemutusan Perikatan; Perikatan Kerja Berakhir; Pembinaan dan Pengendalian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2019.
Jumlah Halaman: 20 hlm. Lampiran: 15 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.08/2016
Pengadaan Barang/JasaPiutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PMK No. 138 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Diubah dengan :
PMK No. 4/PMK.08/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Mencabut :
PMK No. 44/PMK.08/2014 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Peraturan Menteri Keuangan NO. 120/PMK.08/2016, BN.2016/NO.1055,jdih.kemenkeu.go.id : 11 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 01.A Tahun 2017
unit - layanan - pengadaan - (ULP) - barang - jasa - pemerintahan - kabupaten - pangandaran
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01.A, BD.2017/01.A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang sesuai dengan Perpres RI BNo. 54 Tahun 2010 berdasaerkan Permendagri No. 99 Tahun 2014 ULP Barang/Jasa Pemerintah Kab Pangandaran telah dibentuk dan ditetapkan dengan Perbup Pangandaran No. 42 Tahun 2015 berdasarkan Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 maka perlu doubah dan diseusaikan yang ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU no. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 232 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU no. 9 tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2010; PP No. 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 59 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2000; POP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres no. 27 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perprs no. 4 tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri No.2 1 Tahun2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 tahun 2016; Perkep Lembaga Kebijakan Pengandaan Barang/Jasa Pewmerintah No. 5 tahun 2012; Perkep Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No. 15 tahun 2012; Perda Kab. Pangandaran No. 26 tahun 2016; Perda kab. pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 39 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Kedudukan Tujuan Ruang Lingkup Dan Tugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas Perangkat Organisasi, Tata Kerja, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2017.
10 Hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2016
PMK No. 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 10/PMK.02/2016, BN.2016/NO.144,jdih.kemenkeu.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2016.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.06/2019
PMK No. 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
Diubah dengan :
PMK No. 209/PMK.06/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
Mengubah :
PMK No. 5/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
PMK No. 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.01/2012
PMK No. 101/PMK.01/2017 tentang Mekanisme Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan
Diubah dengan :
PMK No. 108/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2012 tentang Mekanisme Registrasi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan
Mencabut :
PMK No. 197/PMK.01/2010 tentang Mekanisme Registrasi Dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 139/PMK.01/2012, BN.2012/No.854, jdih.kemenkeu.go.id: 10 Hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Mekanisme Registrasi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2012.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.02/2013
PMK No. 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Mencabut :
PMK No. 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 13/PMK.02/2013, BN.2013/NO.27,jdih.kemenkeu.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1-E Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dan pemantapan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah khususnya dalam pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Nomor 2-C Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007.
Peraturan Walikota ini memuat mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa beserta dengan metode yang dapat dilakukannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2-C Tahun 2014
13 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
