Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Walikota
bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008 tersebut, Walikota Kota Semarang telah menetapkan
Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan I penerapan Sistem Pengendalian
Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang maka Peraturan
Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang perlu ditinjau kembali.
d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu
diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2010 tentang
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah
Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006,Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2010
Peraturan Walikota ini mengubah beberapa ketentuan dalam ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yaitu tentang Penyelenggaraan SPIP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2011.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 29 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Prosedur Tetap/Standart Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pclaksanaan Pcraturan Daerah Nomor 7 Pasal 11 butir 4
Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan
Tcrpadu Satu Pintu, pcrlu pengaturan secara khusus;
bahwa untuk pengalurun secara khusus tersebut akan dituangkan dalam
bentuk Prosedur Tctap/Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan
Perizinan Tcrpadu Satu Pintu;
bahwa bcrdasarkun pcrtimbimgan sebagaimanadimaksud padahumfa dan b
di atas, perlu mcnctapkan dengan Pcraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
KEP/25/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004; Peraturan Daerah Kota llunjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009; Pcraturan Daerah Kotu Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Prosedur Tetap/Standart Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Banjarmasin dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2011.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja, Apel Masuk Kerja, Apel Pulang Kerja, dan Presensi Sidik Jari di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mncabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Apel masuk kerja, Apel pulang kerja, dan Presensi Sidik Jari Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 19 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG OLEH BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2011
PERWALI Kota Banjar No. 35a Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah kota Kendari Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana Diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor K.EP.13/M.PAN/4/2004 tentang Percepatan Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk SKPD dengan Peraturan Walikota, Diperlukan Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.
1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Lingkungan Hidup di Kota Kendari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3602).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3815), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3910).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737).
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Berbaya dan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
