Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 14.458 peraturan dalam 0,012 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pascakonflik

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

INPRES NO 6 TH 2003.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Download file:

INPRES NO 4 TH 2003.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

INPRES NO 3 TH 2003.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Download file:

Inpres0072002.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pembangunan Pulau Sabang Menjadi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

INPRES NO 2 TH 2000.pdf

pembangunan - perdagangan - pelabuhan

2000

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 2, https://jdih.setkab.go.id :2

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pembangunan Pulau Sabang Menjadi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

ABSTRAK:

Bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1998 telah ditetapkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang; Bahwa untuk mempercepat terwujudnya Pulau Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dipandang pelu segera melakukan langkah-langkah konkrit dalam pembangunan prasarana dan sarananya;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Inpres ini berisi tentang membangun prasarana dan sarana di Pulau Sabang dan mengalokasikan sumber-sumber dana yang diperlukan untuk mewujudkan Pulau Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2000.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pengawasan Pembangunan

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Ip0111998.pdf

pengawasan - pembangunan

1998

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 11, https://jdih.setkab.go.id :2

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pembangunan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan,dipandang perlu menetapkan Instruksi Presiden tentang penyelenggaraan pengawasan pembangunan;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945; Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983; Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998;
Inpres ini berisi tentang instruksi kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk Melaksanakan pengawasan pembangunan sesuai petunjuk dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1998.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1997

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Program Pengembangan Tebu Rakyat

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

Inpres No. 9 Tahun 1975 tentang Intensifikasi Tebu Rakyat

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 1997.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1995

• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu

Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

inpres Nomor 5 Tahun 1995.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1990

• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu

Peremajaan Pemukiman Kumuh yang Berada di atas Tanah Negara

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

INPRES Nomor 5 Tahun 1990.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1990

• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu

Keikutsertaan Indonesia Dalam Sevilla Expo 1992 di Spanyol

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

INPRES Nomor 3 Tahun 1990.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2002.