Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.130 peraturan dalam 0,028 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 859 Tahun 2011

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
BD 34 (SPM KKP).pdf

Abstrak

standar-pelayanan-bidang ketahanan pangan

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 859, BD.2011/No,34 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf m dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, ketahanan pangan merupakan urusan wajib; bahwa keberhasilan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Banjarnegara tercermin berdasarkan target capaian jenis pelayan dasar dan indikator Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan Kabupaten Banjarnegara, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap;bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan agar pelaksanaan urusan ketahanan pangan dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara; bahwa sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
Peraturan ini memuat Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011.
16 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 869 Tahun 2007

Pedoman Pemanfaatan Penguatan Modal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk Usaha Industri Rumah Tangga/Perdagangan bagi Kelompok Petani Kecil (KPK) Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) melalui PD.BPR.BKK/BKK di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007

Penanaman Modal dan Investasi Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Download :
BD31SrE17.pdf

Abstrak

pedoman-modal-petani-bpr.bkk

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 869, BD.2007/No. 31 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemanfaatan Penguatan Modal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk Usaha Industri Rumah Tangga/Perdagangan bagi Kelompok Petani Kecil (KPK) Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) melalui PD.BPR.BKK/BKK di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007

ABSTRAK:

bahwa agar kegiatan penambahan modal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, untuk usaha industri rumah tangga/perdagangan bagi Kelompok Petani Kecil (KPK) Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) melalui PD. BPR. BKK/BKK di Kabupaten Banjarnegara dapat berjalan sesuai dengan tujuan, maka dipandang perlu diatur pedoman dimaksud; bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2003.
Peraturan ini memuat tentang lokasi penguatan modal;persyaratan calon pengguna dana penguatan modal/nasabah;hak dan kewajiban;pemanfaatan jasa pinjaman;resiko pengembangan usaha industri rumah tangga/perdagangan;administrasi dan pelaporan;pembinaan dan pengawasan terkait penguatan modal

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2007.
12 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 876 Tahun 2013

Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Garut Tahun 2014

Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Download :
Perbup Garut Nomor 876 Tahun 2013_compressed.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 938 Tahun 2009

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Di Kota Bandung Tahun 2009

Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Download :
938.per.Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1151 Tahun 2016

Pemeriksaan Pangan Pada Mini Lab Food Security Di Pasar Modern Dan Pasar Tradisional

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERWAL 1151 TAHUN 2016_MINILAB4 _1_.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1423 Tahun 2016

Pengadaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung

Pengadaan Barang/Jasa Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Bandung No. 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1423 Tahun 2016 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung

Download :
Perwal 1423 Tahun 2016 cppd.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 1458 Tahun 2015

Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Garut Tahun 2016

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERBUP ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016 - WOKEH.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 16a Tahun 2012

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KU.030/1/2016 Tahun 2016

Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Kementerian Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 3 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 50A Tahun 2009

Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Blora

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERBUP-50A-2009-KOMISI IRIGASI.pdf

Abstrak

KOMISI IRIGASI

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50A, BD Tahun 2009/No.50A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Blora

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien di Kabupaten Blora, maka perlu dibentuk komisi Irigasi Kabupaten; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomaor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tuhun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bab IV Susunan Organisasi Bab V Sekretariat Bab VI Tata Kerja Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Lain-lain

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2009.
8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal .