Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Hasil Penjualan Jasa Education Hotel SMKN 3 Pamekasan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penrdidikan Vocasional perhotelan di SMKN 3 Pamekasan, telah didirikan Education Hotel dengan menerapkan manajemen perhotelan sebagaimana yang dipraktekkan dalam dunia usaha;
b. bahwa Education Hotel dapat ruenjual jasa kepada pihak ketiga yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi dan pengembangan usaha;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Hasil Penjualan .Jasa Education Hotel SMKN 3 Pamekasan;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor i Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Iridoneaia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437), sebagairnana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun LUUv tentang Sistem Pendidikan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ten tang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 91, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengeioiaan Keuangan Daerah;
Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan Umum tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Hasil Penjualan Jasa Education Hotel SMKN 3 Pamekasan; Penganggaran; Penatausahaan; Tarif Jasa Edotel; Pertanggungjawaban; Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 39A Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Permendagri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, perlu menetapkan Perwali tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD pada RSUD Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; Pp No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 tahun 2006; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 9 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, nama, obyek tarif dan subyek tarif, jenis pelayanan kesehatan, penetapan dan kebijakan tarif pelayanan kesehatan, struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan, peserta program asuransi, tarif layanan, tanda bukti pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2013.
33 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 16B Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya RSUD Kota SUrakarta sebagai SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, maka kewenangan pengelolaan dilakukan secara internal dengan tujuan pemberian layanan umum yang efektif dan efisien; bahwa agar pengelolaan sumber daya manusia pada RSUD Kota Surakarta dapat berorientasi secara kuantitatif dan kualitatif maka perlu adanya pegawai yang berasal dari pegawai non PNS; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwali tentang pedoman pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD pada RSUD Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 13 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; PP No 32 Tahun 1996; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perda Kota SUrakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, status pegawai, tahapan pengadaan pegawai Non PNS, hak dan kewajiban, anggaran, karir, waktu kerja, istirahat dan cuti, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, larangan, penyelesaian perselisihan, laporan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2013.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI No. 018B Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Pegawai Kontrak Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah kabupaten penugkal abab lematang ilir diperlukam pagaawai yang profisonal dan bekualitas
Dasar hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 8 Tahun 1974;UU No 13 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004 ;UU No 36 Tahun 2009 ;UU No 44 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014;PP No 24 Tahun 1976;PP No 32 Tahun 1979;PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 23 Tahun 2005;PP No 41 Tahun 2007;PP No 53 Tahun 2010
Materi pokok dalam peraturan ini antarea lain : Jenis dan kedudukan ;tata cara pengangkatan;MAnajemen pegawai Kontrak,Kewajiban Larangan dan Hak ,Daftar penilaina prestasi kerja dan perpanjangan masa kontrak ,Penghargaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember No. 2.1 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang BLUD maka perlu menetapkan Perwako tentang Pola Tata Kelola BLUD pada UPTD Balai Saintifikasi dan Pelayanan Jamu;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 23 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, muatan dan prinsip tata kelola, kelembagaan UPTD BPSJ, pengelompokan fungsi, manajemen BLUD UPTD BPSJ, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 1.1 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Permendagri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, perlu menetapkan Perwali tentang Kebijakan Akuntansi BLUD pada RSUD Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2013.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1.3 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan
pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan
Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat di Kota Surakarta;
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati
Soekarno Kota Surakarta sebagai salah satu sarana
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan
kepada mayarakat memiliki peran yang sangat strategis
dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan
masyarakat sehingga harus memberikan pelayanan
yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan
dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan mengenai
Standar Pelayanan Minimal diatur dengan Peraturan
Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Ibu
Fatmawati Soekarno Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Standar Pelayanan Rumah Sakit
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 dicabut.
63 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
