Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.977 peraturan dalam 0,034 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 40 Tahun 2018

Gerakan Koperasi Sehat

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Sistem Pengendalian Intern

Download :
Perwal No. 40 OCR.pdf

Abstrak

gerakan - koperasi - sehat

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD.2018/No.40

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Gerakan Koperasi Sehat

ABSTRAK:

Bahwa pengelolaan koperasi secara kelembagaan dan usaha harus sesuai dengan perkembangan dinamika perkoprasian yang berorietasi pada RPJMD tahun 2016-2021.
UU No 25 Th 1992; UU No 15 Th 1999; UU No 20 Th 2008; UU no 5 Th 2014; UU RI No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 4 Th 1994; Pemen Negkop Ri No 06/ Per/M.KUKM/V/2006; Pemen Koprasi No 08/Per/M.KUKM/IX/2015; Permen Koprasi No 10/Per/M.KUKM/IX/2015; Permen Koperasi No 17 /IX/M.KUKM/2015; Permen Koprasi No 21/IX/M.KUKM/2015; Perda Kota Cilegon NO 3 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2.Kegiatan Perkoprasian dan Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; 3. Ruang Lingkup dan Penilaian Kesehatan Koperasi; 4. Pembiayaan; 5.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018.
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 40 Tahun 2017

Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Mahakam Ulu

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perbup Mahulu 40-2017 ttg Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet.pdf

Abstrak

SARANG BURUNG WALET - HARGA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2017/NO.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Mahakam Ulu

ABSTRAK:

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Pusat telah dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten /Kota yang didasarkan atas UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daearah, perlu ditetapkan dengan PERBUP.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tauhun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.14 Tahun Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.31 Tahun 1986; PP No.135 Tahun 2000; PP No.136 Tahun 2000; PP No.14 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERDA No.14 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Harga Pasaran Umum dan Penghitungan Pajak, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
Peraturan yang dicabut : PERBUP No.8 Tahun 2014.
6 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 40 Tahun 2014

Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Banjarmasin

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERWALI NO 40 THN 2014.pdf

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD.2014/NO.40

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Banjarmasin, perlu dilakukan pcnyusunan dan pcncrapanStandarOpcrasional Proscdur (SOP); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjaimasin;
Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Banjarmasin dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyesuaian dan Perubahan; Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1963

Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 175 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 200) Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 165 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur I

Download :
pp no 041 tahun 1963.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2018

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2018

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman

Download :
Permendag Nomor 41 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Kalimatan Tengah

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 75 Tahun 1971 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara Dan Perusahaan-Perusahaan Negara Dalam Lingkungannya

Diubah dengan :

PP No. 14 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 33, No. 34,No. 38, No. 39, No. 40, No. 41 dan No. 43 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara, Kesatuan-Kesatuan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan/Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur

Download :
pp no 041 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2017

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGOLAHAN KULIT, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN PASAR, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi

Abstrak

pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas pengolahan kulit, unit pelaksana teknis dinas pengelolaan pasar, unit pelaksana teknis dinas metrologi legal, unit pelaksana teknis dinas pengelolaan dana bergulir

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGOLAHAN KULIT, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN PASAR, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 20 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengolahan Kulit, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar, Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan dan Kedudukan Bab III Susunan Organisasi Bab IV Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Bab V Tata Kerja Bab VI Ketentuan Peralihan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Mencabut: 1. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 42 Tahun 2010 2. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2010 3. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2013
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2014

Pengelolaan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERBUP NOMOR 41 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 65 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Adhi Karya"

Download :
PP NO 41 TH 1971.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan

Download :
PP Nomor 41 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1963.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.