Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 40 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) Dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tindak lanjut dari pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu disusun ketentuan
tentang Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM); bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
No. 53/M.DAG/PER/12/2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjaramsin Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) Dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Dngan Sistematika; Ketentuan Umum; Jenis dan Kewenangan Penerbitan Izin; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PP No. 21 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina Serta Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina
Mencabut :
PP No. 16 Tahun 1973 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Ayat-Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2206) Sebagaimana Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 70) Dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 41)
PP No. 16 Tahun 1973 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Ayat-Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2206) Sebagaimana Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 70) Dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 41)
PP No. 52 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah
PP No. 51 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Perikanan Negara (Pn Perikani) Sulawesi Utara/Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 1990.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 40 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyediaan dan Pendistribusian Tabung Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram di Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk menjamin penyediaan dan
pendistribusian bahan bakar, mengurangi subsidi bahan bakar
minyak dan meringankan beban keuangan negara maka perlu
melaksanakan program konversi penggunaan minyak tanah ke
Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram; bahwa untuk mengatur pelaksanaan penyediaan dan
pendistribusian tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG),
dipandang perlu adanya pedoman penyediaan dan
pendistribusian tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg
di Kota Magelang; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 2 Tahun 1981; UU No 3 Tahun 1982; UU No 8 Tahun 1999; UU No 22 Tahun 2001; UU No2 0 Tahun 2008; UU No 32 Tahun 2004; PP No 36 Tahun 2004; Perpres No 104 Tahun 2007; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Perda Kota Magelan No 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan oaerah Kata Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 3 Tahun 2009; PermenESDM No 7 tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, harga eceran tertinggi, pola distribusi, konsumen LPG 3 Kg, Penataan SPPBE, agen dan pangkalan, kewajiban, hak dan larangan, pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2009.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 40 Tahun 2013
pedoman pelaksanaan kegiatan-replikasi pengembangan usaha mina perdesaan perikanan bididaya
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2013/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Replikasi Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Budidaya Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa daJam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan budidaya sekaligus mendukung Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu untuk memberikan bantuan dana stimulan kepada Kelompok Pembudidaya lkan (Pokdakan) melaJui Kegiatan Replikasi Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Budidaya; bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan Replikasi Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Budidaya, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Replikasi Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Budidaya dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Replikasi Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Budidaya Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/Vll/2007; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PEROS/MEN/2009; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER06/MEN/2010; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER07 /MEN/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2012;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang maksud, tujuan dan kelompok sasaran Kegiatan Replikasi PUMP-PB, penetapan dan penggunaan dana stimulan kegiatan Replikasi PUMP-PB, pengelolaan dana dan pencairan dana stimulan Replikasi PUMP-PB dan pertanggungjawaban pemanfaatan dana stimulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2013.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2013
TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2013/No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya peraturan Bupati Luwu
Utara tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan
Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan, maka dipandang perlu
dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara
tentang Togas Pokok, Fungsi, Uraian Togas dan Tata
Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan, maka Peraturan Bupati
dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan
dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2008;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tersebut perlu
menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang
Togas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi, Perindustrian
dan Perdagangan.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten Luwu Utara (Lembaran daerah
kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4
Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Utara Nomor 229).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III
URAIAN TUGAS
BAB IV
TATA KERJA
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
NOMOR 40 TAHUN 2013
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 40 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kab Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Kerja bagi Pengusaha Toko / Pedagang Rokok Kecil dan Usaha Dagang Kecil Lainnya di Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
