Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.914 peraturan dalam 0,028 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 1430 Tahun 2015

Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cilawu (DTP) Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh

Badan Layanan Umum Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO 1430 TH 2015 TTG TATA KELOLA CILAWU (DTP).pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 1432 Tahun 2015

Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Malangbong Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh

Badan Layanan Umum Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO 1432 TH 2015 TTG TATA KELOLA MALANGBONG.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 1433 Tahun 2015

Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Balubur Limbangan (DTP) Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh

Badan Layanan Umum Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO 1433 TH 2015 TTG TATA KELOLA BALUBUR LIMBANGAN.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 1434 Tahun 2015

Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Citeras Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh

Badan Layanan Umum Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO 1434 TH 2015 TTG TATA KELOLA CITERAS.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 1435 Tahun 2015

Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Karangpawitan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh

Badan Layanan Umum Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO 1435 TH 2015 TTG TATA KELOLA KARANGPAWITAN.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 1436 Tahun 2015

Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Bagendit Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh

Badan Layanan Umum Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO 1436 TH 2015 TTG TATA KELOLA BAGENDIT.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 1437 Tahun 2015

Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Wanaraja (DTP) Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh

Badan Layanan Umum Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO 1437 TH 2015 TTG TATA KELOLA WANARAJA (DTP).pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 1465 Tahun 2015

Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas, Unit Pelaskana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi Keperawatan Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh

APBD Badan Layanan Umum Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup Garut Nomor 1465 Tahun 2015_compressed.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 1A Tahun 2015

Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi

Badan Layanan Umum BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
BD Perwal Nomor 01_A Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 19.1 Tahun 2021

Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Soegiri Kab. Lamongan

Badan Layanan Umum Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
19.1 REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSU SOEGIRI.pdf

Abstrak

PENGHASILAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19.1, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 No 19.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Soegiri Kab. Lamongan

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan besarnya tanggung jawab, beban kerja dan resiko kerja, serta tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Lamongan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai, perlu diberikan imbalan kerja berupa remunerasi; b. bahwa salah satu komponen remunerasi adalah insentif sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/21.1/ Kep/413.013/2009 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri Kabupaten Lamongan.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2021; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; PMK Nomor : 176/ PMK.05/2017; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab. Lamongan No 4 Tahun 2018.
Asas pemberian remunerasi, antara lain: a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan besarnya asset, pendapatan, sumber daya manusia dan/atau layanan RSUD; b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada pelayanan sejenis; c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan d. kewajaran dan kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan RSUD. Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi berupa gaji, tunjangan, dan insentif jasa pelayanan. Dewan Pengawas diberikan remunerasi berupa honorarium.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

SITEMAP

LINK TERKAIT

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan