Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa penggunaan pakaian dinas telah diatur dengan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2023
tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan
Perangkat Desa di Lingkungan Kabupaten Banyumas,
namun Peraturan Bupati tersebut tidak meliputi
penggunaan pakaian dinas untuk Kepala Desa, sehingga
ruang lingkup peraturan bupati dimaksud perlu diatur
ulang dan dicabut; bahwa untuk lebih memberdayakan Batik dan Lurik
Banyumasan pada produk-produk industri kecil dan
menengah, dan untuk meningkatkan daya saing
Kabupaten Banyumas, Batik dan Lurik Banyumasan
perlu diakomodir dalam penggunaan Pakaian Dinas
Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil
Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis dan Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas, Model Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2023 dicabut.
51 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara
yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta
memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan
peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nilai-Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, Tata Cara Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku, Sanksi Moral dan Tindakan Administratif, Rehabilitasi dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2021 dicabut.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 57 Tahun 2023
PENGEMBANGAN - KOMPETENSI - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 57, BD 2023/57
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan standar jabatan dan rencana pengembangan karier; bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut agar mampu melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai dengan kebutuhan organisasi, perlu adanya pengaturan pengembangan kompetensi secara sistematis dan berkelanjutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10); Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
.Peraturan bupati ini mengatur ketentuan umum, pengembangan kompetensi, pengembangan kompetensi melalui pelatihan, evaluasi pengembangan kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, pendanaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2023.
26 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, perlu dilakuhan evaluasi kinerja Perangkat Daerah melalui penilaian kineria Perangkat Daerah;bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanahan oleh Perangkat Daerah, maka perlu pedoman untuk menjadi dasar pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilalan Kinerja Perangakat Daerah Kabupaten Tabalong;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;KRITERIA KINERJA;PENILAIAN;BENTUK PENGHARGAAN;BENTUK HUKUMAN;TIM PENILAI;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 055
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rote ndao Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tunjangan Hari Raya; Bab 3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya; Bab 4. Pembayaran Gaji Ketiga Belas; Bab 5. Pendanaan; Bab 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penentuan Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan disiplin terhadap
Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran
disiplin, perlu diberikan hukuman disiplin yang sesuai
dengan pelanggaran displin yang dilakukan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
dinyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian
menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja berdasarkan karakteristik daerah
dengan mengacu pada ketentuan disiplin Pegawai
Negeri Sipil;
c. bahwa dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi
Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran
disiplin, perlu adanya pedoman teknis penentuan jenis
hukuman disiplin;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 , 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 , 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 , 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022, 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewajiban Dan Larangan; Hukuman Disiplin; Pejabat Yang Berwenang Menghukum; Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan Dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin; Upaya Administratif; Berlakunya Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin Dan Hak-hak Kepegawaian ; Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Dokumen Administrasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
Jumlah Halaman: 55 HLM, Lampiran: 39 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 55 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Garut No. 190 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Garut No. 178 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - BUPATI - GARUT - NOMOR - 30 - TAHUN - 2023 - TENTANG - TAMBAHAN - PENGHASILAN - PEGAWAI - APARATUR - SIPIL - NEGERA - TAHUN - ANGGARAN - 2023
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 55, BD 2023/55
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan serta sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Tahun Anggaran 2023; bahwa sehubungan ada penambahan nomenklatur pada beberapa perangkat daerah dan perubahan besaran tambahan penghasilan pada Satuan Polisi Pamong Praja, maka peraturan bupati sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-UNdang NOmor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pennganan Pandemi Corana Virus Disease 2019(COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasioanl dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6485); Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan UNdang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapai Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasioanl dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6485); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-UNdang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2022, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228); Peraturan Bupati Garut 223 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut 223 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut 223 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 223 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 40);
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas peraturan bupati garut nomor 30 tahun 2023 tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara tahun anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
105 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 54 Tahun 2023
PERBUP Kab. Temanggung No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian DInas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan
identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman
dalam penggunaan pakaian dinas bagi pegawai Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26
Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak
sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pakaian Dinas ASN, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas, Etika dan Sanksi, Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2019 dicabut.
132 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman pada Sistem Merit pada
pengelolaan Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi perlu melaksanakan promosi dan
Mutasi Pegawai Negeri Sipil melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi secara objektif, kompetitif, dan akuntabel.
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021;
Peraturan ini terdiri atas 7 (tujuh) bab 15 (lima belas) Pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil; Kelompok Rencana Suksesi; Promosi; Mutasi; Penetapan, Pelantikan, Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
