Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Untuk Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Dan Kegiatan Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kelurahan Untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tehnis Penyaluran Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karanganyar Kepada Koperasi Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa guna memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan program Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada Koperasi Tahun Anggaran 2007, dipandang
perlu membuat pedoman tchnisnya; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan Dana Penyertaan Modal
Bab III Lingkup Kegiatan
Bab IV Kriteria Calon Penerima Pinjaman Dana Penyertaan Modal Pada Koperasi
Bab V Persyaratan Penerima Pinjaman
Bab VI Pemanfaatan dan Mekanisme Pembayaran Bunga Dana Penyertaan Modal Koperasi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2007.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2006
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2006/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyertaan Modal Bergulir pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan Kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dalam pengembangan usaha, perlu adanya dukungan dan langkahlangkah
operasional pemberdayaan yang intensif dan terpadu dengan mem•
berikan penyertaan modal bergulir; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati Purworejo tentang Petunjuk Teknis Penyertaan Modal Bergulir Pada
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006;
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Bupati Purworejo Nomor : 8 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyertaan Modal Bergulir Pada
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2006.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2010.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2015
Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergilir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Yang Dikelola Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah Kota Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergilir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang Dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung upaya pengembangan
kehidupan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(KUMKM) agar lebih berdaya guna clan berhasil guna,
dipcrlukan adanya dukungan penguatan modal dari
Pcmerintah Kota semarang berupa pe.rnbcdan pinjaman
dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah yang disalurkan melalui lembaga Perbankan
yang ditunjuk; bahwa untuk pemberian pinjaman dana bergulir bagi
Koperasi darr Uaa ha Mikro, Kecil dan Menengah melalui
lembaga Perbankan yang ditunjuk dan dengan adanya Ijin
Usaha Mikro dan Kecil bagi Usaha Mikro, Kecil clan
Menengah dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman
dana bergulir tanpa jaminan, rnaka Peraturan Walikota
Semarang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (KUMKM) yang dikelola oleh Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota
Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kata Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomo:r 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Pernerintah Nornor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan walikota ini mengatur tentang Syarat Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2015.
4 hal
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2022
PENATAUSAHAAN KEUANGAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2010/ No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan peran Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPUMKM) dalam menumbuhkan iklim dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, perlu pengelolaan keuangan LPUMKM yang transparan dan akuntabel; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas dan Tujuan
Bab III Pendapatan dan Biaya LPUMKM
Bab IV Perencanaan dan Penganggaran
Bab V Pelaksanaan Anggaran
Bab VI Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab VII Pembinaan dan Pengawasan
Bab VIII Evaluasi dan Penilaian Kinerja
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 27 Tahun 2015
pengendalian - toko - modern - toko - swalayan - serta - perlindungan - usaha - kecil - warung - toko - dan - pasar - tradisional - pasar - rakyat
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2015/27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Toko Modern (Toko Swalayan) Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko Dan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat)
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya pemberian perizinan pendirian Toko Modern pengaturan dn pengendalian dimaksud pada huruf a, upaya vperlindungan dimaksud pada huruf b maka perlu menetapkan Perbup tentang Pengendalian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung Toko dan Pasa Tradisional Pasar Rakyat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1997; PP No. 44 Tahun 1997; Perpres No. 112 Tahun 2007; Permen Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen Perdagangan No. 50/M-DAG/PER/9/2014; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Klasifikasi Dan Kriteria, lokasi Dan Jarak Tempat Usaha,Persyaratan Penidiran Toko Modern, Alokasi Toko Modern, Jam Kerja, Kemitraan Usaha, Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2015.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24
Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 67 Tahun 2022
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja
Kabupaten Wakatobi serta dalam rangka percepatan
peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya
saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Tenaga Kerja diperlukan dukungan Balai Latihan
Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah
dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai
Latihan Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
25.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana teiah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292m,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
5601) sebagaimana teiah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana teiah
diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indoneisa Tahun .2016 Nomor.114, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyeienggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 3Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6178);
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem
Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 339);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
586);
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan
Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1108);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
451); 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 67 Tahun 2022
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja
Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2022 Nomor 67);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
BAB IV ORGANISASI
BAB V TATA KERJA
BAB VI ESELON PENGANGKATAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2020
PERBUP Kab. Purbalingga No. 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Mengubah Ketentuan Pasal 2
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka lebih mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil melalui program subsidi bunga/ imbal hasil, Pemerintah Daerah menambah alokasi dana subsidi bunga/ imbal hasil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan ini mengubah Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/lmbal Hasil Kepada Usaha Mikro
dan Kecil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Program Subsidi Bunga/lmbal Hasil Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
