Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 405 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2013

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Asuransi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Diubah dengan :

PERPRES No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Mengubah :

PERPRES No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Download :
Perpres 111 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 123 Tahun 2017

Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah

Asuransi Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Download :
Peraturan Bupati Karanganyar 2017 Nomor 123.pdf

Abstrak

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 123, BD.2017/No.123

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah

ABSTRAK:

bahwa agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karanganyar dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah; bahwa Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional beserta perubahannya, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Klaten.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
14 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 128 Tahun 2016

Rehabilitasi Sosial Dan Jaminan Sosial Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bekasi

Asuransi Hak Asasi Manusia Kesehatan

Download :
PERBUP NOMOR 128 TAHUN 2016 wis.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 189 Tahun 2019

Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Obyek Wisata dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga Di Obyek Wisata

Asuransi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Tanah Laut No. 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 189 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Obyek Wisata Dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga Di Obyek Wisata

Download :
Perbup Tanah Laut Nomor 189 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PERLINDUNGAN ASURANSI

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 189, BD.2019/No.189

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Obyek Wisata dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga Di Obyek Wisata

ABSTRAK:

bahwa kepariwisataan bertujuan diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan dan mengatasi pengangguran dengan berdasarkan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan diantaranya yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal, memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas serta memberdayakan masyarakat setempat maka perlu pengaturan atas kerja sama dalam penyelenggaraan kepariwisataan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dimana setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan perlindungan keselamatan wisatawan maka perlu dilakukan pengaturan perihal perlindungan asuransi bagi wisatawan di obyek wisata Kabupaten Tanah Laut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Obyek Wisata dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga di Obyek Wisata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Obyek Wisata Dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga Di Obyek Wisata, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Tujuan 3. Asuransi 4. Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga Di Obyek Wisata 5. Monitoring Dan Evaluasi 6. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2019.
8 halaman

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 213 Tahun 1961

Pembentukan Badan Pimpinan Umum Asuransi Jiwa

Asuransi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 39 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa Serta Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri

Download :
pp no 213 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 214 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
pp no 214 tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 295 Tahun 1965

Tugas, Wewenang Dan Bidang Kerja Menteri Urusan Perasuransian

Asuransi Struktur Organisasi

Download :
Keppres No 295 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 296 Tahun 1965

Pengangkatan Pembantu Menteri Urusan Perasuransian

Asuransi Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 296 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 412 Tahun 1961

Pengangkatan Ketua Dan Anggota BPU Asuransi Kerugian

Asuransi Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 412 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 413 Tahun 1961

Pengangkatan Presiden Direktur Dan Direktur Asuransi Kerugian Eka Karya

Asuransi Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 413 Tahun 1961.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1965.