Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kebijakan Akuntansi Pusat Kesehatan Masyarakat Badan
Layanan Umum Daerah;
Pasal 18 Ayat (6 ) Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan , Kabupaten Lamandau , Kabupaten
Sukamara , Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau , Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan ;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat ;
Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 55 Tahun
2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau ;
Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 56 Tahun
2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau;
STANDAR – OPERASIONAL – PROSEDUR – ADMINISTRASI – PEMERINTAHAN – DI – LINGKUNGAN – PEMERINTAH – KABUPATEN – NIAS – BARAT
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturann Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: Prosedur Standar secara Administrasi dan Teknis dalam Administrasi Pemerintahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersih, kompeten dan melayani, serta menjamin kelancaran pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 di Kabupaten Mahakam Ulu perlu mengembangkan sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang obyektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Permen PAN RB No. 36 Tahun 2018; Peraturan Kepala BKN No. 8 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Seleksi Administrasi; Pengawasan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 27 Tahun 2023
Administrasi dan Tata Usaha NegaraTindak Pidana Korupsi, Pencegahan KorupsiSistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Boyolali No. 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/ 1130/KSP.00/70-
76/02/2023 perihal Area, Indikator, dan Subindikator
Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023, maka
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Boyolali, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 82
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Boyolali, perlu untuk diubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 6, penghapusan Pasal 7, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 9, penghapusan Pasal 10.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2023.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2018 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Klaten, perlu dibentuk Unit Pelaksana
Teknis Dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi, dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, Eselonisasi, Kepegawaian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2008.
8 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas No. 27 Tahun 2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2004/NO.26 SERI D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya PP No.8 Tahun 2003 sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Banyumas No.24 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Perda Kabupaten Banyumas No.10 tahun 2002 sudah tidah tidak sesuai lagi;
UU No.13 Tahun 1950;
UU No.22 Tahun 1999;
PP No.16 Tahun 1994;
PP No.25 Tahun 2000;
PP No.8 Tahun 2003;
Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan PP No.9 Tahun 2003;
1.ketentuan umum 2.Pembentukan 3.Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 4.Susunan Organisasi 5.Tatakerja 6.Ketentuan peralihan 7.Ketentuan Lain-lain 8.Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Perda ini maka Pasal 2 ayat (3) huruf b dan Pasal 13 dan Pasal 14 Perda Kabupaten Banyumas No.10 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi;
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 27 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang HARI DAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan aparatur pemerintah Desa yang disipilin, berkinerja dan efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Desa; bahwa agar pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat semakin baik dan efektif, perlu mengatur ketentuan hari dan jam kerja bagi pemerintah Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja Pemerintah Desa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Hari dan Jam Kerja; Absensi Kehadiran; Izin Tidak Masuk Kerja; Pelaporan; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2015.
7 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 27 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tata kerja, Eselon, pengangkatan dan pemberhentian, dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 55 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 27 Tahun 2019
Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Dalam Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD No. 27/2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Dalam Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel serta tercapainya prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola suatu daerah, perlu diterapkannya e- government atau pemerintahan berbasis elektronik dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah;
Bahwa sebagai salah satu bentuk implementasi dari pelaksanaan e-government di Kabupaten Bener Meriah, perlu diterapkannya suatu sistem aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan RAPBK dengan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (e-SIPPeT);
bahwa sistem aplikasie-SIPPeT bertujuan untuk memudahkan dan mengawal proses perencanaan dan penganggaran yang dimulai dari penyusunan Rencana Kerja SKPK (Renja SKPK) dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) sampai dengan rincian rekening belanja, sebagai dasar penyusunan Dokumen kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK), untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Dalam Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 41 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU RI No. 19 Tahun 2016; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 98 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewenangan TAPD, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 27 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
