Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahTransportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus
tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi gorontalo
2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, BD.2009/No.42
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Nomo 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Gorontalo ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 1992; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.16 Tahun 2006; PP No.9 Tahun 2003; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tugas Dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas, Penjabaran Tugas dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2009.
Terdiri dari 26 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Camat dan Lurah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007, penggunaan pakaian dinas untuk Kabupaten ditetapkan oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pakaian Dinas Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.8 Tahun 1990; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.30 Tahun 1980; PP No.73 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008; Perda No.2 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketetuan Umum; Pakaian Dinas; Atribut Pakaian Dinas Camat dan Lurah; Pemakaian Atribut; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2009.
15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 42 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan sumberdaya ikan dan pemberdayaan ikan dan pemberdayaan serta perlindungan nelayan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjamin kelestarian sumberdaya ikan, perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui perijinan; bahwa untuk meningkatkan ketertiban dalam penyelenggaraan; izin usaha perikanan karena belum ditetapkanya Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, perlu adanya pengaturan mengenai perizinan usaha perikanan tangkap dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/MEN/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur tentang Usaha Perikanan Tangkap terdiri dari : Usaha Penangkapan Ikan; dan Usaha Pengangkutan Ikan. Usaha penangkapan ikan adalah Usaha Penangkapan Ikan di laut. Usaha pengangkutan ikan adalah usaha pengangkutan ikan di laut yang menggunakan kapal pengangkut ikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2009.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 42 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Oaerah
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Oaerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009, perlu
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rem bang T ahun
Anggaran 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang T ahun Anggaran 2009 dan rinciannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2009.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 42 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Karcis Sebagai Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka
perlu mengatur Karcis sebagai Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Kabupaten Temanggung; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Temanggung tentang Karcis sebagai Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis retribusi yang menggunakan karcis, persyaratab karcis sebagai surat ketetapan retribusi daerah, karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi, kewajiban, larangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 42 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Magelang dan
melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah,
Walikota bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong
dan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan prioritas dan
karakteristik Kota Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil
guna, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau di Kota
Magelang;
UU No 17 tahun 1950; UU No 10 Tahun 1995; UU No 11 Tahun 1995; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 6 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembagian dan penggunaan DBHCT, tanggung jawab dan rancangan kegiatan, pengelolaan DBHCT, pelaporan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBHCT.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2009.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 42 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
