Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

Menemukan 13.251 peraturan dalam 0,053 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Perbup Nomor No.07 Tahun 2015.pdf

Abstrak

tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. 2015 /No. 69, LL 53 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331); Peraturan Pemerintah Nomor 57 2 Tahun 2005 2012 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parati Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parati Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BAB IV TATA CARA PENGANGGARAN BAB V TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BAB VI TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BAB VII MONITORING DAN EVALUASI BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Diubah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
-
53 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2015

Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh

Badan Layanan Umum BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Bogor No. 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh

Download :
2015pb3201007.pdf

Abstrak

pedoman - pengangkatan - dan - pemberhentian - pegawai - non - pegawai - negeri - sipil - pada - rumah - sakit - umum - daerah - cileungsi - kelas - c - sebagai - penyelenggara - pola - pengelolaan - keuangan - badan - layanan - umum - daerah - secara - penuh

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Kab. Bogor Tahun 2015 No. 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perbaikan percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan pada RSUD Cileungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diuabh dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana teah beberapa kali diubah terakhir dengna Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/02/M.PAN/1/2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 2 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pengangkatan, Hak Kewajiban Dan Larangan, Pembinaan Pengembangan Dan Penilaian Kinerja, Sanksi, Pemberhentian, Manajemen Pegawai, Manajemen Pegawai, Laporan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2015.
16 Hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2015

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 13 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik

Mencabut :

PP No. 54 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Download :
PP Nomor 7 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lembata No. 7 Tahun 2015

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2015

APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
Perbup Lembata No. 7 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PEMBAGIAN-PENETAPAN-DANA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan tata cara pembagian dan besaran Dana Desa untuk setiap Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2015.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentua Umum; Penetapan Alokasi; Mekanisme Penyakluran dan Pengelolaan; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman; 4 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 7 Tahun 2015

Perubahan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015

APBD

Download :
PERBUP NO 7 TAHUN 2015 ttg PERUBAHAN PERBUP PENJABARAN APBD 2015.pdf

Abstrak

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2015/No.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 005/394/Dislutkan Tanggal 23 Februari Tahun 2015 tentang RKA Perubahan TA 2015. d. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 005/23/Aset Tanggal 09 Februari 2015 Tentang Permohonan Revisi Volume dan Rincian Belanja. e. bahwa berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 056/RSU/TU/I/2015 Tanggal 12 Januari 2015 Tentang Permohonan Dana Luncuran Kegiatan Tahun 2014 Ke Tahun Anggaran 2015. f. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor 903/34/BLH Tanggal 2 Februari 2015 Perihal Usulan Perubahan Kegiatan. g. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 900/09/DPE Tanggal 2 Februari 2015 Tentang Perbaikan RKA. h. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 900/114/Umum Tanggal 04 Februari 2015 Tentang Permohonan Revisi DPA Bagian Umum Setda Kabupaten Pangkep Tahun 2015. i. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 900/522/Disdik Tanggal 09 Februari 2015 Tentang Pemindahan Anggaran. j. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Nomor 01.3/77a/Sosnaker/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 Perihal Permohonan Pergeseran Dana Insentif Guru Mengaji. k. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor 600/44.a/PU Tanggal 16 Februari 2015 Perihal Revisi Anggaran. l. bahwa untuk maksud huruf a, b, c, d, f, g, h, I, j, dan huruf k diatas, maka perlu melakukan perubahan anggaran dengan cara merubah Peraturan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; m. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, f, g, h, I, j, k, dan huruf l diatas maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 10.Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 26.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5); 27.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006- 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6); 28.Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11); 29.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 8); 30.Peraturan Bupati Pangkajene dan kepulauan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 105);
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan. 4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. 6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pelaksanaan keuangan daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah 11. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 12. Utang daerah adalah jumalah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 13. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang berubah terdiri dari; NOMOR REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SELISIH (TAMBAH/KURANG) 1 PENDAPATAN 1,118,340,294,235.00 1,118,340,294,235.00 0.00 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 125,362,453,000.00 125,362,453,000.00 0.00 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 68,585,110,395.00 68,585,110,395.00 0.00 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 37,719,735,105.00 37,719,735,105.00 0.00 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9,900,000,000.00 9,900,000,000.00 0.00 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9,157,607,500.00 9,157,607,500.00 0.00 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 767,838,033,455.00 767,838,033,455.00 0.00 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 33,655,619,455.00 33,655,619,455.00 0.00 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 650,132,194,000.00 650,132,194,000.00 0.00 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 84,050,220,000.00 84,050,220,000.00 0.00 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 225,139,807,780.00 225,139,807,780.00 0.00 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 1,402,060,000.00 1,402,060,000.00 0.00 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 36,465,065,260.00 36,465,065,260.00 0.00 1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 163,396,871,000.00 163,396,871,000.00 0.00 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 23,875,811,520.00 23,875,811,520.00 0.00 2 BELANJA 1,127,757,157,017.00 1,129,268,457,004.00 1,511,299,987.00 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 551,426,494,570.16 552,937,794,557.16 1,511,299,987.00 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 504,279,499,485.16 505,790,799,472.16 1,511,299,987.00 2 . 1 . 2 Belanja Bunga 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 19,260,000,000.00 19,260,000,000.00 0.00 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 2,315,100,000.00 2,315,100,000.00 0.00 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 345,312,500.00 345,312,500.00 0.00 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 24,196,582,585.00 24,196,582,585.00 0.00 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 576,330,662,446.84 576,330,662,446.84 0.00 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52,819,091,625.00 52,819,091,625.00 0.00 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198,288,437,746.75 198,505,737,746.75 217,300,000.00 2 . 2 . 3 Belanja Modal 325,223,133,075.09 325,005,833,075.09 (217,300,000.00) SURPLUS / (DEFISIT) (9,416,862,782.00) (10,928,162,769.00) (1,511,299,987.00) 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 11,116,862,782.00 12,628,162,769.00 1,511,299,987.00 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 11,116,862,782.00 12,628,162,769.00 1,511,299,987.00 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00 0.00 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 0.00 3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 PEMBIAYAAN NETTO 9,416,862,782.00 10,928,162,769.00 1,511,299,987.00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0.00 0.00 0.00 pasal 3 ringkasan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pasal 2 tercantum dalam lampiran I peraturan bupati ini. BAB ll KETENTUAN PENUTUP pasal 4 pelaksanaan penjabaran anggaran pendapatan dan belanjan daerah yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pasal 5 peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten pangkajene dan kepilauan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 7 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PERDA Kota Bandung No. 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Download :
Kota Bandung Perda No. 07 Thn 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2015

PEMBIDANGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI JENEPONTO

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perbup Jeneponto Nomor 7 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Perbidangan, TUGAS FOKOK DAN FUNGSI STAF ArrLI BUPATI JENEPONTO

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2015/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBIDANGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI JENEPONTO

ABSTRAK:

bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) dan (a) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2O08 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto, perlu di tetapkan Pembidangan, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Jeneponto; bahwa Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Pembidangan, T[gas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Jeneponto tidak sesuai lagi dengan kondisi urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor T4,Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1822l.; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 523fl; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tatrtbahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2Ol4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor a5e3); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371; 2. 3. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OOT tentang organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Repubhl Indonesia Tahun 2oor Nomor 89, Tambahan t embaran N.g".a Republik Indonesia Nomor 474ll; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Erraluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah lrc*baran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2oog Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor agls); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OOT tentang Petunjuk Teknis Penataan organisasi perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2oor tentang Petunjuk Tekhnis Penataan organisasi perangkat Daerah (Berita Negara Tahun 2OO7 Nomor S37); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2oog tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2oar tentang pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2Ot4 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 32); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor L87); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO8 Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretartiat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2Ol4 Nomor 228).
MEMUTUSKAIT: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEITTANG PEMBIDAIIGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF A}ILI BUPATI JENTPONTO BAB I I(ETINTUAN T'MUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelengaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. 4. Sekretaris Daerah yant selanjutnya sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto. 5. Staf Ahli adalah Staf AhIi Bupati Jeneponto. BAB II PTMBIDANGAII STAF AIILI Pasal 2 Jabatan Staf Ahli terdiri : a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan; b. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan; c. Staf Ahli Bidan[ Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat; d. Staf Ahli Bidan[ e.ng.*bangan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan' BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF ATILI Bagian Pettama Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Pasal 3 (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, mempunyai tugas memberikan tetaahan kepada Bupati berkaitan dengan urusan-urus€Ul hukum dan pemerintahan. (2) Dalam menyelengarakan Ahli mempunyai fungsi : tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang hukum dan pemerintahan; b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas bidang hukum dan pemerintahan; c. Pemberian telahaan, saran dan pertimbangan kebijakan bidang hukum dan pemerintahan kepada Bupati dan Wakil Bupati; d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan sesuai tugas dan fungsinya. Wakil Bupati (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang Hukum dan Pemerintahan serta memberikan telahan kepada Bupati; b. Menginventarisir perrnasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang hukum dan Pemerintahan serta mencarikan solusi dan petunjuk pemecahan masalahnya melalui telahaan yang disampaikan kepada Bupati; c. Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai permasalahanpermaslahan aktual yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan bidang Hukum dan Pemerintahan; d. Menganalisis tingkat resistensi masyarakat terhadap penerapan kebijakan pemerintah daerah; e. Menlrusun laporan hasil kajian bidang Hukum dan Pemerintahan; f. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelanca.ran pelaksanaan tugas; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; Bagian Kedua Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanar, Pasa1 4 (1) Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, mempunyai tugas memberikan telahaan kepada Bupati berkaitan dengan urusan - urLrsan politik dan keamanan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang Politik dan Keaman€rn; b.Pemantauandanevaluasipelaksanaantugas-tugasbidangPolitikdan Kearnanan; c. Pemtrerian Telaahan, Saran dan pertimbangan kebijakan bidang Politik dan Keamanro fttp"a"-g"pati dan Wakil Bupati; d. penyelenggaraan tugas ,,[*y;; J6.ik,i'oleh Bupati dan wakil Bupati sesuai aen-gan tugas dan fungsinyl' (3) Rincian tugas'seL"gli*"rr" ai*it."d pada ayat (1), sebagai berikut : a. Mengtr<oordinasikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas big^"g* P"iitit' a"" Keamanan serta memberikan 'telahaan kepada Bupati; -^i^r^^- i7^nd herkeitan denqan b.Menginventarisirpermasalahan-permasalahanyangberkaitandengat pelaksan"r, UiO"rg politik dan f.r*"tr, t.ti,- memberikan telahaan c.frHf:It#X"hanpertimbangan.ke.padaP't-11111::1:ff:*?:f#; permasalahan afctuaf y;; ierkaiian aengan pelaksanaan kebijakan bidang Politik dan Keamarlan; d. Me.ganalisis tingkat r"*i*i."Li masyarakat terhadap penerapan kebijakan pemerintah daerah; e. Menyusurrl*por* hasil kajian bidalg Politik dan Keamanan; f. Melakukan koordinasi a."ga, unil terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; g. tvtelaksanak*r, tirgru lain yang diberikan oleh Bupati dan wakil Bupati' Bagiaa Ketiga Staf Ahli Bidang Sumber Daya lfiaausia dan KeseJahteraan Mas5rarakat Pasal 5 (1) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimlaksud pada Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada eupaii berkaitan dengan urusan-urusan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Staf Ahli mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas-tugas bidang SDM dan Kesej ahteracur Masyarakat; b. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Ke sej ahteraan Masyarakat; bidang SDM dan c. Pemberian Telaahan, saran dan pertimbangan kebijakan bidang SDM dan Kesejahteraan Masyarakat kepada Bupati dan Wakil Bupati; d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas sebagaimana dirnaksud pada" ayat (1), sebagai berikut: a. Mengkoordinasikarl permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang SDM dan Kesejahteraan Masyarakat serta memberikan telaahan kepada Bupati; b. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang SDM dan Kesejahteraan Masyarakat serta mencarikan solusi dan petunjuk pemecahan masalahnya melalui telaahan yang disampaikan kepada Bupati; c. Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai permasalahanpermasalahan aktual yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan bidang SDM dan Kesejahtraan Masyarakat; d. Menganalisis tingkat resistensi masyarakat terhadap penerapan kebijakan pemerintah daerah; e. Menyusun laporan hasil kajian bidang SDM dan Kesejahteraan Masyarakat; f. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasl g. Mehksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati (1) Staf Ahli Bidang Pengempangan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam sebagaim*rr. Ji*?tsud-pada Plsal 2 huruf d, mempunyai tugas memberikan telaahan f..p"A" eupaii berkaitan dengan urusan-urusan pengembangan infrastruktur dan sumber daya alam' (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)' Staf Ahli memPunYai fungsi; a. Pengkoord.inasian pelaksanaal tugas-tugas bidang Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; b. pemantauan dan evaluasi peiaksanaan tugas-tugas bidang Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; c. Pemberian Telaahan, ""."i dan pertimbangan kebijakan bidang Pengembangan Infrastruktur dan sumber Daya Alam kepada Bupati dan Wakil BuPati; d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya' (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai-berikut: a. Mengkoordinasifan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang Pengembang€.n Infrastruktur dan Sumber Daya aUm serta memberikan telaahan kepada Bupati; b. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang Pengembangan Infrastruktur dan sumber Daya Alam serta mencarikan iolusi- dan petunjuk pemecahan masalahnya melalui telaahan yang disampaikan kepada Bupati; c. Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai permasalahanpermasalahan aktual yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan bidang Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; d. Menganalisis tingkat resistensi masyarakat terhadap penerapan kebijakan Pemerintah Daerah; Menyusun Laporan hasil kajian bidang Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Bagian Kelima Staf Ahli Bidang tkonomi dan Keuangau Pasal 7 (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana d.imaksud pada pasal 2 huruf e, mempunyai tugas memberikan Telaahan kepada Bupati berkaitan dengan urusan-urusan ekonomi dan keuangan. (2) Dallm menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Staf Ahli mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian pelaksanaan Keuangan; Tugas-tugas Bidang Ekonomi dan b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Bidang Ekonomi dan Keuangan; c. Pemberian telaahan, saran dan pertimbangan kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan kepada Bupati dan Wakil Bupati; d- Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. e. f. L ,3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sebagai berikut : -\*- a. Mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksan&an tugas Bidang Ekonomi dan Keuangan serta memberikan telaahan kepada Bupati; b. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Bidang Bkonomi dan Keuangan serta mencarikan solusi dan petunjuk pemecahan masalah melalui telaahan yang disampaikan kepada Bupati; c. Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai permasalahanpermasalahan aktual yang berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan; d. Menganalisis tingkat resistensi masyarakat terhadap penerapan kebijakan Pernrerintah Daerah; e. Men5rusun laporan hasil kajian Bidang Ekonomi dan Keuangan; f. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati da-re Wakil Bupati. Pasal 8 Dalam pelaksanaan tugas, Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. BAB tV KBTTI{TUAI'I PEITUTUP Pasal 9 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 1 Tahun 2AO9 tentang Pembidangan, T\rgas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Jeneponto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 1O Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund€mgan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2015.
6

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2015

Pendidikan Diniyah dan Pesantren

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Pangandaran No. 12 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Download :
PERDA NOMOR 7 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Keamanan dan Ketertiban

Standar/Pedoman

Download :
Perka ANRI Nomor 7 Tahun 2015.pdf

Abstrak

pedoman - retensi arsip sektor politik, hukum, dan keamanan - keamanan dan ketertiban

2015

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 7, BN 2015 (169): 7 hlm;jdih.anri.go.id

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Keamanan dan Ketertiban

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun pedoman retensi arsip bersama dengan lembaga teknis terkait.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2002; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Kepres Nomor 103 Tahun 2001; dan Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
Pedoman retensi arsip sektor politik, hukum, dan keamanan urusan keamanan dan ketertiban disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

CATATAN:

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2015.
Lampiran file: 19 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 7; lampiran hlm 8 sd 19)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis Dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Sukoharjo No. 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis Dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Download :
7 2015.pdf

Abstrak

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN - SERTIFIKAT LAIK FUNGSI - TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2015/No. 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis Dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

ABSTRAK:

bahwa adanya perubahan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang mensyaratkan persetujuan tetangga dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi adalah tetangga dalam radius ketinggian menara telekomunikasi maka persyaratan persetujuan tetangga dalam pengajuan Rekomendasi Teknis perlu disesuaikan; bahwa pemeriksaan kebenaran persetujuan tetangga dalam pengajuan Rekomendasi Teknis perlu melibatkan pejabat di wilayah (Kepala Desa/Kelurahan dan Camat) karena menyangkut urusan sosial dan lingkungan; bahwa perlu ada penegasan kepada Pemilik Bangunan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan rekomendasi teknis / IMB pada saat awal pengajuan Rekomendasi Teknis dengan pernyataan tertulis; bahwa ketentuan pemberian Rekomendasi Teknis bagi bangunan yang telah berdiri tetapi bangunannya tidak memenuhi persyaratan teknis perlu diatur dalam Peraturan Bupati sehingga memiliki kekuatan hukum; bahwa sehubungan hal tesebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2011; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasl 4.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2015.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2011 diubah.
6 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .