Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Jombang Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5), Pasal
16 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan, perlu mengatur Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Dinas "Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten tang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Mengatur pedoman penyelenggaraan PAUD sebagai upaya
peningkatan akses pelayanan pendidikan yang merata, bermutu,
dan terjangkau dengan melibatkan peran serta masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, Dan SMP
ABSTRAK:
Bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat, bahwa untuk memenuhi hak atas akses pendidikan perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, non diskriminatif, dan akuntabel
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018.
Materi Pokok : Tata Cara persyaratan dan tahapan PPDB TK, SD dan SMP, Tambahan Nilai untuk siswa berprestasi, ketentuan dan proses seleksi TK, SD dan SMP, Pengumuman hasil PPDB TK, SD dan SMP, Pendaftaran ulang, biaya PPDB, perpindahan peserta didik, seragam sekolah dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama
Jumlah halaman : 26 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 26 Tahun 2019
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA Alokasi KHUSUS NONfisik bANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
ABSTRAK:
bahwa untuk membantu pemerintah daerah mewujudkan
peningkatan pelayanan dasar masyarakat terhadap layanan
pendidikan kesetaraan yang adil dan lebih bermutu, pemerintah
mengalokasikan dana bantuan biaya operasional
penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
UU No.6 Tahun 1991, UU No.20 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, Permendikbud No.7 Tahun 2019, PERDA No.8 Tahun 2016, PERBUP No.43 Tahun 2016
Pedoman Penggunan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
Halaman 14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat di Kabupaten Pohuwato perlu di tumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui perpustakaan serta sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam denganmengembangkan dan mendayagunakan perpustakaan, maka sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.6 Thun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.4 Tahun 1990; UU No.20 Tahun 2003; UU No.43 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.70 Tahun 1991; PP No.79 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2014; Perpres No.87 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.3 Tahun 2001; Permenpan-RB No.9 Tahun 2014; Pergub Provinsi Gorontalo No.22 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan perpustakaan termasuk didalamnya mengatur tentang azaz maksud dan tujuan, hak dan kewajiban dan kewenangan, pembentukan penyelenggaraan dan jenis perpustakaan, standar nasional perpustakaan, tenaga perpustakaan, kerjasama dan peran serta masyarakat, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, penghargaan, sanksi administratif,.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2019.
Terdiri dari 24 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Bagian Hukum Kab. Lombok Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
ABSTRAK:
Dalam rangka kelancaran pelaksanaaan ujian penyesuaian ijazah di Kabupaten LKombok Utara, maka seesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2011 tentang kenaikan pangkat Bagi PNS yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah, perlu mengatur Pelaksanaan Ujian Penyesuain Ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Lombok Utara
UU Nomor 26 Tahun 2008
UU Nomor 12 Tahun 2011
UU Nomor 5 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 7 Tahun 1977
PP Nomor 99 Tahun 2000
PP Nomor 18 Tahun 2016
PP Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2011
Perda Kab. Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016
Peserta UKPPI adalah PNS yang akan diusulkan mendapatkan kenaikan pangkat pilohan karena memperoleh STTB/ijazah setingkat lebih tinggi, dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku disyaratkan mengikuti dan lulus UKPPI
Tahapan Pelaksanaan Ujian dan Berkas Pesryaratan
Materi Ujian Penyesuaian Ijazah
Kriteria Kelulusan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
-
-
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
bahwa pendidikan bagi anak usia dini
diselenggarakan untuk membantu meletakan dasar
pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan
daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki
jenjang pendidikan dasar;
bahwa untuk mendukung dan mendorong
kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang
dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan
bagi anak usia dini cukup penting dan sangat
menentukan, oleh sebab itu perlu Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) 1 (Satu) Tahun sebelum memasuki
jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra
Sekolah Dasar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
146 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
32 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun
2018 ;
Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan dan Fungsi;
3. Peserta Didik;
4. Tugas dan Tanggung Jawab Penuntasan Paud Satu Tahun Pra SD;
5. Penyelenggaraan;
6. Penyelenggaraan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas pemendikbud No 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah menengah Pertama, Sekolah menengah Atas dan Sekolah emnengah Kejuruan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang No 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Batang No 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 19 Tahun 2005; PP No 47 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Permendikbud No 137 Tahun 2014; Permendikbud No 22 Tahun 2016; Permendikbud No 51 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 3 Tahun 2013; Perbup Batang No 16 Tahun 2014; Perbup Batang No 22 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) dan menambahkan 1 ayat yaitu ayat (12).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 26 Tahun 2019
PEDOMAN PELAKSANAAN - PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS - NON FISIK - BANTUAN OPERASIONAL - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN - TA 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2019/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
Untuk Membantu Pemerintah Daerah Mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan Kesetaraan yang lebih bermutu, Pemerintah mengalokasikan dana bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2019
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.20 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.13 Tahun 2015; PP No.7 Tahun 2008; PP No.74 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010
Perbup Ini Mengatur Mengenai Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2019; Meliputi; Maksud Dan Tujuan; Prinsip Penggunaan DAK Non Fisik Kesetaraan; Alokasi; Prosedur Pengajuan Dana; Penetapan Penerima Dana; Pelaporan; Waktu Pelaksanaan; Tata Tertib Pengelolaan Dana; Pertanggung Jawaban; Monitoring, Supervisi Dan Verifikasi Pelaporan; Pembatalan Dana Operasional PKBM; Pengawasan; Sanksi Administratif;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari
8 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2019/2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
