Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Tata Kelola Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Lalowaru Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 38 ayat (21
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2O18 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pola
Tata Kelola Penerapan Badan Layanan Umum
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pola Tata
Kelola Penerapan Badan Layanal Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat Lalowaru Kabupaten
Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undalg Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentan.g
Kesehatan (Lembaral Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Staldar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaar Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan hrsat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
202O Nomor 679);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III POLA TATA KELOLA
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2024.
182
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Besaran Pajak Daerah Terutang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 33 ayat (5), Pasal 40 ayat (S5), Pasal 47 ayat (4), Pasal 54 ayat (2), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 110 ayat (2) huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pajak Daerah Terutang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 6 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014 sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 12 Tahun 2019, PP No 35 Tahun 2023, PERDA Kab Bone Bolango No 1 Tahun 2024.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Besaran Pajak Daerah Terutang termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, besaran presentase dan nilai perolehan pajak terutang, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata kelola
pemerintahan yang baik, perlu menjalankan anggaran secara
disiplin dan pengelolaan keuangan yang taat pada asas
termasuk dalam hal pemulihan Kerugian Daerah melalui
penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; bahwa agar dalam rangka pemulihan Kerugian Daerah
sebagimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif,
efesien, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu
diatur tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
Atau Pejabat Lain; untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 17 ayat (6), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 38 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2019;
Di dalam Perturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah, Penentuan Nilai Kerugian Daerah, Penagihan dan Penyetoran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan, Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, Penghapusan Piutang atas Kerugian Daerah, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2024.
44 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2024
kampung - dumaring - kecamatan - talisayan - batas - penetapan - penegasan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD 2024/19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan batas Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan. Memperhatikan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Dumaring dan Kampung Eka Sapta Bulan November Tahun 2016, Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Campursari dan Kampung Dumaring Nomor: 042/BKPW&PDT/III/2019, Berita Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Campursari dan Kampung Dumaring Nomor: 025/BKPW&PDT/IV/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Dumaring dan Kampung Suka Murya Nomor: 034/BKW&PDT/II/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Dumaring dan Kampung Purnasari Jaya Nomor: 038.a/BKPW&PDT/II/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Capuak dan Kampung Dumaring Nomor: 043/BKPW&PDT/III/2019, Berita Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Capuak dan Kampung Dumaring Nomor: 030/BKPW&PDT/IV/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Tunggal Bumi dan Kampung Dumaring Nomor: 45/BKPW&PDT/III/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Talisayan dan Kampung Dumaring Nomor: 052/BKPW&PDT/IV/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Sumber Mulya dan Kampung Dumaring Nomor: 051/BKPW&PDT/IV/2019, Berita Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Sumber Mulya Kampung Dumaring Nomor: 048/BKPW&PDT/IV/2019. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, di mana batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten
Cilacap merupakan salah satu sumber pendapatan asli
daerah yang digunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran masyarakat berlandaskan nilai-nilai Pancasila; bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan secara profesional, efektif, efisien dan tertib
administrasi, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas
pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu diatur
pemungutan pajak daerah di Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak
dan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Cilacap;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Objek, Subjek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, NJOP PBB-P2, Pembayaran dan Penyetoran, Surat Tagihan Pajak, Penagihan Pajak, Kedaluwarsa Penagihan Pajak, Pengajuan Keberatan dan Banding, Banding, Keringanan, Pengurangan atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya, Pembatalan Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Pelayanan PBB-P2 dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 279 Tahun 2018, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 109 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2022 dicabut.
27 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2024
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 perlu melakukan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PP No. 37 Tahun 2023; PP No. 38 Tahun 2023; PP No. 1 Tahun 2004; Perpres No. 18 Tahun 2020; Perpres No. 111 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permensos No. 9 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; PMK No. 139/PMK.07/2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2021; PMK No. 215/pmk.07/2021; Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022; PMK No. 13 Tahun 2023; PMK No. 110 Tahun 2023; Permendagri No. 10 Tahun 2023; PMK No. 91 Tahun 2023; Permenkes No. 6 Tahun 2024; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021; Perda Lampung No. 14 Tahun 2023; Pergub Lampung No. 55 Tahun 2023; Perda Pesisir Barat No. 15 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 8 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 7 Tahun 2021; Perda Pesisir Barat No. 4 Tahun 2023; Perda Pesisir Barat No. 1 Tahun 2024; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021; Perbup Pesisir Barat No. 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2024.
11 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 86 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur perubahan RKPD untuk Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 19 Tahun 2024
PEMBERIAN JASA MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD.2024/NO.19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Jasa Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
bahwa jasa medis merupakan pendapatan individu yang bersumber dan pemberian jasa pelayanan dan jasa administrasi oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Tenaga Medis dan tenaga Kesehatan berhak mendapatkan gaji/upah dan imbalan jasa yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Sumber daya manusia kesehatan, pembagian jasa medik, dan presentase pembagian jasa medik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
Mencabut:
a. Peraturan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembagian Jasa Medik BPJS Kesehatan dan Non BPJS Kesehatan Pada RSUD Anuntaloko Parigi;
b. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pemberian Jasa Medik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Buluye Napoae; dan
c. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pemberian Jasa Medik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu.
7 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2024-2028
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah, perlu menyusun strategi Pengausutamaan Gender secara sistematis;
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan program pembangunan di Daerah, perlu disusun Rencana Aksi Daerah yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional, implementatif dan terukur;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah; sehingga perlu untuk memberi arah dan pedoman bagi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpu Nomor 2 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Sistematika RAD PUG, Pemantauan dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman; Lampiran 6 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Anti Korupsi
ABSTRAK:
bahwa tindakan korupsi terjadi disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, atan abuse of power, sehingga dibutuhkan adanya panduan dan sistem pencegahan yang terpadu;
bahwa dalam rangka upaya pencegahan terjadinya praktik korupsi diperlukan adanya suatu bentuk peranan kebijakan dalam hal memberikan kontrol terhadap persoalan korupsi di Daerah melalui kontrol atas kebijakan anti korupsi;
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka diperlukan adanya panduan dan pedoman Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. tindakan korupsi;
b. komitmen Kepala Perangkat Daerah;
c. kebijakan anti korupsi;
d. implementasi kebijakan anti korupsi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2024.
14 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
