PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2008

Menemukan 4.064 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 49 Tahun 2008
Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2008
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 49 Tahun 2008
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 50 Tahun 2008
Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Yogyakarta

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Yogyakarta
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2008
Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Mengubah :
  1. PERPRES No. 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
  2. PERPRES No. 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
  3. PERPRES No. 91 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
  4. PERPRES No. 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
  5. PERPRES No. 80 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
  6. PERPRES No. 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
  7. PERPRES No. 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
  8. PERPRES No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 50 Tahun 2008
Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Kantor Ketahanan Pangan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 50 Tahun 2008
Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah

Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 50 Tahun 2008
Rincian Tugas Pokok Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2008
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
Mencabut :
  1. Pergub No. 2 Tahun 2002 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2008
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pengembangan Pariwisata Bali

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 33 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pengembangan Pariwisata Bali

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan