Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

Menemukan 20.438 peraturan dalam 0,074 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2013 tentang tarif Pelayanan Kesehatan Kelas

Kesehatan Kebijakan Pemerintah

Download :
Perda No. 5 tahun 2017.pdf

Abstrak

tarif pelayanan_rumah sakit

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD No. 4/2016 Seri E, No Reg perda 5/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2013 tentang tarif Pelayanan Kesehatan Kelas

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No.44 Tahun 2009 tentan Rumah Sakit telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang. Bahwa seiring dengan perkembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, dan perkembangan perekonomian di daerah, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a
Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI. UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemeritnah No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda Kabupaten Banyumas No.6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda Kabupaten Banyumas No.11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang. Perda Kabupaten Banyumas No.16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Ajibarang diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
25 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2017

Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif

Desa

Download :
PERDA NO 05 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PEMILIHAN KEPALA NEGERI - NEGERI ADMINISTRATIF

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. No. 2017/179, LL Kab SBT : 19 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No 40 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 yang diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 112 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif; Penjabat kepala Negeri /Negeri Administratif; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2017

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Tegal Tahun 2017

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2016

Download :
Perbup No 5 Tahun 2017 ocr.pdf

Abstrak

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN - PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2017/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Tegal Tahun 2017

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif pemerintah menyelenggarakan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Tegal Tahun 2017;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU no 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 18 Tahun 2016; PP No 7 Tahun 1986; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 97 tahun 2016; Permenkes No 71 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2008; Perbup Tegal No 71 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, kebijakan operasional, ruang lingkup kegiatan, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2016 dicabut.
40 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA_5_TH_2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 05 Tahun 2017

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Pangandaran

Hak Asasi Manusia Standar/Pedoman

Download :
05. PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.pdf

Abstrak

pedoman - teknis - pelaksanaan - pengarusutamaan - gender - di - kabupaten - pangANDARAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05, BD.2017/05

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Pangandaran

ABSTRAK:

Bahwa sesuai Permendagri No. 15 Tahun 2008 No. 67 Tahun 2011 maka perlu ditetapkan Perbup Kab. Pangandaran tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uu No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2008; Perpres No. 69 Tahun 2008; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011; Perda Prov Jabar No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perencnaaan Dan Pelaksanaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
7 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara No. 5 Tahun 2017

Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa, Aparat Pemerintahan Desa, Perangkat Pemerintahan Desa dan Tokoh Agama Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Buton Utara No. 5 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa, Aparat Pemerintahan Desa, Perangkat Pemerintahan Desa dan Tokoh Agama Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018

Download :
Perbup Butur No.05 Tahun 2017.pdf

Abstrak

HONORARIUM - DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, LD.2017/No.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa, Aparat Pemerintahan Desa, Perangkat Pemerintahan Desa dan Tokoh Agama Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa, Aparat Pemerintahan Desa, Perangkat Pemerintahan dan Tokoh Agama Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679}; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578}; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1157); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); ,􅑸 ,·f8" 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199}; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 15. Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Derah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5); 17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 10); 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6); 19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun .Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 8); 20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2,5 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35); 21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bu ton Utara Tahun Anggaran 201 7 (Berita Daerah Kabupaten Bu ton Utara Tahun 2016 Nomor 58); 22. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 60);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa, Aparat Pemerintahan Desa, Perangkat Pemerintahan, Perangkat Pemerintahan Desa Dan Tokoh Agama; Bab IV Pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
13

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2017

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Download :
Perda Kab. 50 Kota 2017-5.pdf

Abstrak

lingkungan hidup

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

a. bahwa wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan: b. bahwa modal dasar tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota pada khususnya, dan keselarasan serta keseimbangan manusia dehgan lingkungan hidup dan ekosistemnya pada umumnya, c. bahwa terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat sehingga menuntut tanggungjawab, keterbukaan dan peran Pemerintah daerah serta anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya:
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 26 Tahun 2007 UU No. 32 Tahun 2009 UU No. 12 Tahun 2011 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 41 Tahun 1999 PP No. 54 Tahun 2000 PP No. 4 Tahun 2001 PP No. 74 Tahun 2021 PP No. 82 Tahun 2021 PP No. 27 Tahun 2012 PP No. 101 Tahun 2014 PP No. 46 Tahun 2016 PermenLH No. 15 Tahun 2011 PermenLH No. 05 Tahun 2012 Permendagri No. 80 Tahun 2015 Perda Kab. Limapuluh Kota No. 15 Tahun 2016
Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
Mencabut Perda Kab. Limapuluh Kota No. 11 Tahun 2003
81

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 5 Tahun 2017

Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
Perbup Kolaka No. 05 Tahun 2017.pdf

Abstrak

pengangkatan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2017/No.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri nornor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan ketentuan Pasal 9 ayat (l) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang . Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 ten tang Organ dan Kepegawaian . Perusahaan Daerah Air Min um; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor O 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PEMBENTUKAN TIM SELEKSI, BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI, BAB IV PENGANGKATAN DIREKSI, BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
5 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2017

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup Lutra Nomor 05 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2017/No.05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomorr 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nornor 47 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5. Peraturan Presiden Nomor : 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 201 7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ...); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 201 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 342); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 343); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14).
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017. .. I\ - 3 - BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah desa dan desa adat kesatuan masyarakat hukum yang merniliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dana Desa adalah dana yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa. BAB II PENETAPAN RJNCINAN DANA DESA Pasal 2 Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan : a. Alokasi Dasar;dan b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa diwilayah Kabupaten Luwu Utara. Pasal 3 Alokasi Dasar setiap desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Pasal 4 Alokasi Formula sebagaimana dimasud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografi.s yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik. Pasal 5 Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimasud dalam Pasal ·4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: W = { (0,25*Zl) + (0,35*Z2) + (0, 10*23) + (0,30*24)}*( DDkab• AD Kab) Keterangan : W = Alokasi Dana Desa Setiap Desa 21 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Luwu Utara 22 = Rasio jumlah I penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Luwu Utara Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten Luwu Utara 24 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Luwu Utara. DDkab = Pagu Dana Desa Kabupaten AD kab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten. Pasal 6 Indeks kesulitan Geografis sebagaimana dimasud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Kementerian yang berwenang atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Statistik. Pasal 7 Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. BAB III PENYALURAN DANA DESA Pasal 8 (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. (2) Pem.indahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling Lambat (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran terpenuhi. (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap : a. tahap I pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan b. tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40o/o (Empat Puluh per seratus) (4) Penyaluran Dana Desa tahap 1 setelah Kepala Desa menyampaikan : a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati Luwu Utara; b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya, paling lambat minggu kedua bulan februari. (5) Peyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati Luwu Utara paling lambat minggu kedua bulan juli. BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 9 (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017. (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) setelah mendapat persetujuan Bupati Luwu Utara. (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa. Pasal 10 (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. (2} Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017. BABV PELAPORAN DANA DESA Pasal 11 ( 1) Kepala Desa dapat dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati Luwu Utara. (2) Penyampaian Laporan Realiasi penggunaan Dana Desa sebagiamana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan ketentuan: a. tahap I paling lambat minggu keempat Bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan b. Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan pebruari tahun anggaran berikutnya. BAB VI SANKSI Pasal 12 (1) Bupati menunda peyaluran Dana Desa, dalam hal: a. Bupati Luwu Utara belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11; b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30o/o (tiga puluh persen) , c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya. (3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, Penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan. (4) Penundaan Penyaluran Dana Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaanya, sehingga Sisa dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30°/o (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30°/o (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II. Pasal 13 (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat ( 1) huruf a telah diterima; dan b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. (2) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Perpajakan

Download :
PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAl'f BUPATI BONE NOMOR 30 TAHuN 2013 TENTANg SISTEM DAN prosedur PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESaan' DAN PERKOTAAn

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2017/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK:

Menimbang a. bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka dipandang perlu diadakan pcnyesuaian dalam adminiatra.si pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 30 Tahun 2013 ten tang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Mengingat I. Undang·Undang Nomor 29 Tahun1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lnonesia Nomor 2013); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pcrpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pcrubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pcrpajakan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); -2- 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik lndone_sia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987}; 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaTan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolan, dan Tanggung jawab Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaTan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3286); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di btdang Perpajakan (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Da1am Rangka Penagihan dengan Surat Paksa (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); -3- 15. Peraturan pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pcnjua.!an Barang Sitaan yang direncanakan dan penjualan secara !clang dalam rangka penagthan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 40501; 16. Peratufan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara dan Daerah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo\aan Keuangan Daerah sebaga.imana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 148/PMK.07/2010 tentang Sadan atau Perwakilan Lembaga lntemasional yang tidak dikenakan PBB Pedesaan dan Perkotaan; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor l Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor I Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sistem Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8).
MEMUTUSKAII' : Menetapkan PERATURAII' BUPATI TENTANG PERUBAHAR ATAS PERATURAII' BUPATI BONE NOMOR 30 TAHUJI 2013 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMVIl'GUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAlf, Paaall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 30 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diubah sebagai berikut: 1, Kotentuan Paaal l dlubah sehlnua Paul 1 berbunyl .ebagal berlkut: Paul 1 Dalam Peraturan Bupati ini ,yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertcntu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. 5. Sadan Pendapatan Daerah adalah Sadan Pendapatan Oaerah Kabupaten Bone. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan uaaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara {BUMN) atau Badan Usaha Mililk Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, finna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya tennasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut objek pajak adalah bumi dan/ a tau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan. -5- 8. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdesaan dan Perkotaan yang selaajutnya disebut aubjck pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mcmpunyai auatu hak ataa bumi dan bangunan/atau memperoleh manfaat ataa bumi dan bangunan, dan/atau memiliki, mcnguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 9. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pcrkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang sccara nyata rncmpunyai auatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat auu bumi dan bangunan, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh tempat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak. 10. Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdesaan dan Perkotaan, yang sc\anjutnya disingkat PBB-P2, adaJah Pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan . 11. Bumi adalah pennukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wila,Yah Kabupaten Bone. 12. Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanarn atau yang dilekatkan secara. tetap pada tanah dan/atau perairan pendalarnan dan/atau Jaut. 13. Kas Oaerah adalah Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk memegang Kas Daerah. 14. Sistem Manajemen lnfonnasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah Sistem yang terintegraai untuk mengolah infonnasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan ban tu an komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaianJ, pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil kcluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak . 15. Pendaftaran adalah kegiatan subjek pajak untuk mendaftarkan objck pajaknya dengan cara mengisi SPOP. ·•· 16. Pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menata usahakan data objek dan subjek PBB. 17. Penilaian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menentukan NJOP yang akan dijadikan sebagai dasar perjanjian pajak. 18. Penetapan adalah merupakan proses kegratan penatausahaan PBB yang meliputi perhitungan besamya pajak bumi dan bangunan yang terhubung dan penatausahaan dalam rangka penerbitan SPPT, SKPD dan STPD serta penyampaian kepada wajib pajak. 19. Pembayaran pajak adalah penyetoran sejumlah uang ke Kas Negara yang di lakukan oleh wajib pajak atas pajak yang terutang. 20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besa.mya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 21.Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak PBB yang sersifat unik (setiap objek pajak. PBS yang diberikan satu NOP dan berbeda antara satu objek dengan yang lainnya), tetap (NOP yang diberikan kepada setiap cbjek PBS tidak berubah), standar (ada satu sistem pemberian NOP yang terstandamisasi). 22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata·rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilal perolehan baru, atau NJOP pengganti. 23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kelender. 24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. 25. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajak.an daerah. -7- 26. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang berisi rincian data objek pajak berupa bangunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SPOP. 27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 28. Surat tanda terima setoran yang sclanjutnya disingkat STTS adalah Bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan. 29. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau te\ah di\akukan dengan cara Jain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan bcsamya jumlah pokok pajak yang terutang. 31. Surat Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentuka.n jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 32. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa denda dan/atau bunga. 33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam pencrapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah yang tcrdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDN, SKPDLB, SDTPD, Surat Kcputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 34. Surat kcputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDN, atau SKPDLB yang diajukan oleh WaJib Pajak. 35. Putusan Banding adalah Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Kepusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak. -8- 36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan aecara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalrun rangka melaksanakan lcetentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 37. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari di bidang perpajakan daerah yang terjadi dalam menemukan tersangkanya. 38. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dan perhitungan pajak terutang pada SPOP dan/atau SSPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pembayaran ke Kas Daerah kecuali pajak terutang nihil sesuai ketentuan yang berlaku. 2, Ketentuan haal 6 dlubab -9hJngga Paaal 6 berbunyl 15ebapi berikut: Pasal6 (1) Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempumaan SISMIOP dengan melakukan pemeliharaan Basis Data SJSMIOP. (2) Pcmeliharaan Basis Data SJSMIOP dilakukan dengan cara : a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yag dilakukan petugas Badan Pendapatan Daerah berdasarkan laporan yang ditcrima dari wajib pajak dan/atau pejabat/instansi terkait pelaksanaannya. b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Sadan Pendapatan Dacrah dengan cara mencoc:okan dan menyesuaikan data objek pajak dan subyek pajak yang ada dengan keadaan sebenamya dilapangan atau mencoc:okan dan menyesuaikan NJOP dengan rata-rata nilai pasa.r yang terjadi dilapangan, pelaksanaanya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data. -9- 3. Ketentuan Paaal 8 ayat (1) dJubah aehlngga Paul 8 berbunyt Mbagal berikut: Paaal 8 (l} Dalam melakukan kegiatan Pendaftaran, pendataan dan pcnilaian objek pajak dan su\)Jek pajak dalam rangka pcmbentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP, Badan Pendapatan Daerah dapat bekerjasama dengan Kantor Pertanahan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau lnstansi terkait lainnya; (2) Pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak dan subjek pajak da1am rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan. 4. Ketentuan Pua1 10 dlubah .ehlnqa Pasal 10 berbunyl aeba1ai bertkut: Paaal 10 (1) Pendataan objek dan subjek PBB dilakukan o\eh Sadan Pendapatan Daerah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dengan cara : a. setiap wajib pajak wajib mengisi SPOP dan LSPOP; b. dalam hal tidak ada perubahan data objek pajak, subjek pajak maupun wajib pajak, maka data SPOP dan LSPOP dapat digunakan untuk penetapan PBS· P2 tahun selanjutnya. {2) Pendataan objek dan subjek PBB scbagaimana dimaksud pada ayat (IJ dapat dilakaukan dengan cara : a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP; b. identilikasi objek pajak baru; c. verifikasi data objek pajak; dan d. pengukuran bidang objek pajak S. Ketentuan Pa..t 16 ayat (1) diubah aehlnga Pasal 15 berbunyl aebacat berilr.ut : Pasal 15 (I) Penilaian PBB- P2 adalah kegiatan Sadan Pendapatan Daerah untuk menetapkan NJOP. (2) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui : -10- a. Penilaian massal, dimana nilai jual objek bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah (ZNT) aedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB); b. Penilaian individu diterapkan pada : 1. Objek pajak ·umum dengan kriteria luas bangunan lebih dari 1.000 meter persegi atau jumJah lantai lebih dari tiga 2. Objek pajak khusus c. Tata cara penilaian objek pajak khusus ditetapkan dengan Peraturan Bupati (3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tiga pendekatan, meliputi : a. Pendekatan data pasar; b. Pendekatan biaya; dan/atau c. Pendekatan kapitalisasi pendapatan. (4) Penilaian dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian. (5) Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru drkurangi dengan penyusutan. (6) Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha. 6. Ketentuan Paul 19 ayat (11 dlubah Mhlna,a PaNI 19 berbunyl Mbacal berikut : Pa .. l 19 (I) SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pejabat yang menangani Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penanda tanganan SPPT maka penanda tanganan SPPT dapat diura.ikan dengan : a. cap dan tanda tangan basah untuk ketetapan pajak diatas Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah}; dan b. Cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah) -11- (3) SPPT PBB dapat diterbitkan melalui : a. Pencetakan massal; b. Pencetakan dalam rangka: 1). Pembuatan salinan SPPT; 2). Penerbitan "SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan pembetulan; 3). Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan 4). Mutasi objek dan atau subjek pajak. 7. Ketentuan Paaal 20 ayat (1) diubah aehingga Paaal 20 berbunyi aebagai berikut : Paaal 20 (I) Apabila wajib pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP ketetapan PBB-P2 ditetapkan secarajabatan oleh Sadan Pendapatan Daerah atas nama Bupati dengan menerbitkan SKPD PBB-P2. (2) SKPD diterbitkan tidak secara massal. (3) SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Badan Pendapatan Daerah. 8. Ketentuan Paul 22 ayat (1) diubah aehingga Paaal 20 berbunyl aebagai berlkut : Paaal 22 (1) PBB P2 yang terutang berdasarkan SPPT atau SKPD harus dilunasi se\ambat-lambatnya pada Bulan Nopember bu\an berjalan. (2) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 o/o (dua persen) per bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (3) Jatuh tempo pembayaran PBB P2 tercantum di SPPT dan SKPD. 9. Ketentuan Paul 24 dlubah sehingga Paaal 24 berbunyi aebaga.i berlkut: Paul 24 (I) Pembayaran Pajak terutang melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB dan STPD. (2) Pembayaran dengan Cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring. -12- (3) Pajak terutang yang menjadi tunggakan, dapat dibayar melaJui Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone. (4) Wajib Pajak menerima STI'S sebagai bukti telah melunasi pemba,yaran PBB. (5) STI'S dianggap sah apabila telah ada tanda vaJidaai dari Bank tempat pembayaran. 10.Ketentuan Paul 25 dlubah sehlnga PaNI 2S berbunyl seba&al bertltut : PaMI 25 Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud daJam Pasal 17 dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Wajib Pajak menyetorkan pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut se\anjutnya petugas pemungut mencatat ke dalam daftar penerima harian dan selanjutnya menyetorkan ke Bank yang ditunjuk. b. Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti pemba,yaran PBB-P2 yang sah melalui petugas pemungut. 11,Ketentuan Paul 32 ayat (21 dlubab sehlnga Pual 32 berbunyl seba&al berikut : Paul 32 (I) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan PBB P2 dari Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerima setiap hari kerja. (2) Fungsi Pembukan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan PBB P2 dari Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerima setiap hari kerja. (3) Kegiatan adminitrasi dalarn prosedur pembukuan dan pelaporan PBB P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I hurur F dari Peraturan Bupati ini. 12. Ketentuan Paul 35 ayat (2) dlubab sehlnga Pua.l 35 berbunyi seba&al beriltut : PaMI 35 (1) Mutasi subjek/objek pajak adalah pendaftaran ulang pajak karena adanya perubahan yang disebakan oleh perubahan luas baik luas tanah maupun bangunan, perubahan sertifikasi tanah maupun bangunan serta adanya pengalihan obyek dan subyek. ·13· (2) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB-P2 melalui penelitian kantor atau Japangan melalui proses pemindahan data geografis/bidang. (3) Persyaratan administrasi dalam mutasi objek/subjek PBB P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B Peraturan Bupati ini. 13. Ketentuan Paul 37 ayat (1) dlubah "hlngan PaNI 37 berbunyl aebagal berikut: Pa.al 37 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar, dalam hal wajib pajak mengalami kesu\itan likuiditaa atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sebagai wajib pajak sehingga tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. {2) Pembayaran angsuran dapat dibcrikan dalam jangka waktu paling lama I (satu) tahun dan untuk penundaan pembayaran paling lama 4 (empat) bulan. (3) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Peraturan perundang-undangan mengenai apa yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian angauran dan atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang· undangan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. (4) Persyaratan administrasi dalam pemberian angsuran dan penundaan pembayaran sebagatmana tercantum dalam lampiran II huruf D peraturan Bupati ini. 14, Ketentuan Pa.al 38 dlubah aehln,ia PaAI 38 berbunyl aeba1al berikut : p ... 1 38 Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat : a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB berupa bunga, denda dan kenaikan PBB terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; dan/atau b. membetulkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKBT, STPD atau SKPDLB yang tidak benar. • 14· PaN.1 II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.