PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 354 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Asuransi Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Mencabut
  1. Permenaker Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Mencabut
  1. Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  2. Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perpanjangan Perjanjian Kerja pada Pengguna Perseorangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Mengubah
  1. Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Diubah dengan
  1. Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan