Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Dan Styrofoam
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mewujudkan lingkungan
hidup yang terjaga dengan baik dan berkelanjutan,
diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan
meningkatkan kelestarian lingkungan hidup di
Kabupaten Purbalingga berkaitan dengan pencemaran
dari sampah khususnya kantong plastik dan styrofoam;
bahwa pembuangan kantong plastik dan styrofoam telah
menjadi permasalahan terhadap lingkungan karena
sifatnya yang sulit terurai secara alami, sehingga perlu
dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak
penggunaan kantong plastik dan styrofoam;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan
Kantong Plastik dan Styrofoam;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Dan Styrofoam yang meliputi tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, penetapan dan penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam, peran serta masyarakat, monitoring, pengawasan dan evaluasi dan pemberian penghargaan dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2023.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 PP No. 11 Tahun 2017 Permenpan RB No. 26 Tahun 2011 Permendagri No. 35 Tahun 2012 Permenpan RB No. 1 Tahun 2020 Permenpan RB No. 41 Tahun 2020 Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016 Perbup Pasaman No. 17 Tahun 2019
Mengatur Uraian jabatan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Nomor 72 Tahun 2018
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajatkesejahteraan masyarakat;
b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengaIami
berbagai kendaIa sehingga diperlukan percepatan
penyediaannya untuk mencapai universal access pada akhir
Tahun 2022;
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bombana Tahun
2017-2022;
1. PasaI 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan NasionaI (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka-Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
: Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
6. , Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 .tentang Pembentukan
1
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesi Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
. i Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( LNRITahun
2019 Nomor 83, TLNRINomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 .Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
i Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
I Pengelolaan Kualitas Air. dan Pengendalian Perencanaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 163 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
fenyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Penyelenggaraan
tentang
27/PRT/M/2016
Nomor
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru mahan Rakyat
17. .Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016
I .
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-
j
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
I
I
Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
i
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Peraturan Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi
!
Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 ten tang
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
I _,_,
I
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah; 2022;
19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bombana;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL
BAB III
PELAKSANAAN RAD AMPL
BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 53 Tahun 2022
TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa guna mencegah dan menghentikan terjadinya pelanggaran
serta mengendalikan perbuatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 63
ayat (3) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
serta ketentuan Pasal 505 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan Tata Cara
Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tulungagung dengan
Peraturan Bupati.
Mengingat: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun
2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018
Nomor 10 Seri E); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
3. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung (Berita
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 33).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN SANKSI ADMINISTRATIF, WEWENANG, JENIS SANKSI ADMINISTRATIF, PENDELEGASIAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 53 Tahun 2017
Kebijakan dan Strategi Kabupaten Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2018/No.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; PERDA Kabupaten Gorontalo No. 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Gorontalo dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk di dalamnya mengatur tentang arah jakstrada Kabupaten Gorontalo, penyelenggaraan jakstrada serta pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 53 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
