Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 354 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.Gr.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan dan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M- 04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Download file:
bn12-2010.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.Gr.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  2. Permenkumham No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  3. Permenkumham No. 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Mengubah
  1. Permenkumham No. M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-01.Gr.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Download file:
bn264-2010.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.Gr.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  2. Permenkumham No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  3. Permenkumham No. 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  4. Permenkumham No. M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Download file:
bn243-2010.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing Di Perairan Indonesia
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing di Perairan Indonesia
Mencabut
  1. Permenhub No. 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia
  2. Permenhub No. 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing
Download file:
PM_4_Tahun_2022.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenhub No. 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
Download file:
PM_39_Tahun_2017_new_recognized.pdf
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Abstrak
Hak Asasi Manusia Kewarganegaraan dan Imigrasi Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan KPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Mencabut
  1. Peraturan KPU No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
  2. Peraturan KPU No. 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Download file:
Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018.pdf
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Abstrak
Hak Asasi Manusia Kewarganegaraan dan Imigrasi Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Mengubah
  1. Peraturan KPU No. 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Download file:
Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2014.pdf
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Abstrak
Hak Asasi Manusia Kewarganegaraan dan Imigrasi Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Diubah dengan
  1. Peraturan KPU No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Download file:
Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perintah Penangguhan Sementara
Abstrak
Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perma No. 6 Tahun 2019 tentang Perintah Penangguhan Sementara
Download file:
Perma Nomor 4 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif
Abstrak
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Kepmenaker Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Desa Migran Produktif
Download file:
Permenaker No. 2 Tahun 2019.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan