Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 410 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 101 Tahun 2017

Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing Dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing Dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing Dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional

Diubah sebagian dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing Dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional

Download :
NO.101.pdf

Abstrak

PAJAK DAERAH - PERWAKILAN NEGARA ASING/LEMBAGA INTERNASIONAL

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 101, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 61027

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing Dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional

ABSTRAK:

Bahwa untuk menyesuaikan ketentuan mengenai pembebasan pajak daerah berdasarkan asas timbal balik (reciprocitas) sebagaimana diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2010, pembebasan Pajak Daerah bagi badan atau perwakilan Lembaga internasional yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, Pergub No. 124 Tahun 2009 perlu disempurnakan.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 1982; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2010; Permenkeu No. 147/PMK.07/2010; serta Permenkeu No. 148/PMK.07/2010.
Peraturan ini berisi tentang ruang lingkup; pendelegasian kewenangan pembebasan pajak; obyek pajak; subyek pajak; pembebasan pajak; kelebihan pembayaran pajak; serta penagihan pajak.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
Pada saat PERGUB ini mulai berlaku, PERGUB No. 124 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PERGUB ini terdiri atas 25 hlm, termasuk 5 hlm Lampiran.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 105 Tahun 2018

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Ketatanegaraan, Kenegaraan Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

Download :
Perpres Nomor 105 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 106 Tahun 1964

Penetapan Tjut Njak Dhien Sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.106 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 106 Tahun 1961

Dana Perjuangan Irian Barat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 220 Tahun 1962 tentang Dana Perjuangan Irian Barat

Download :
Keppres No 106 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 107 Tahun 1964

Penetapan Tjut Meutia Sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.107 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 108 Tahun 1957

Pengangkatan Perdana Menteri Dan Menteri

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.108 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 108 Tahun 1964

Penetapan R.A. Kartini Sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 108 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 108 Tahun 1950

Pembubaran Daerah Bagian Jawa Tengah Dan Digabungkan Wilayahnya Kepada Republik Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 1950

Pembubaran Negara Jawa Timur Dan Digabungkan Wilayahnya Pada Republik Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 109 Tahun 1964

Penetapan Dr. Tjipto Mangunkusumo Almarhum Sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 109 Tahun 1964.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 1964.