PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

Menemukan 498 peraturan dalam 0,01 detik

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Landak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. UU No. 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1999
Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Federal Jerman Di Bidang Pelayaran

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1999
Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang

Pendidikan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padangpanjang Menjadi Institut Seni Indonesia Padangpanjang
Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 1999
Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

BUMN Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-undang (UU) No. 56 Tahun 1999
Rakyat Terlatih

Pertahanan dan Keamanan, Militer Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 1999
Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Kependudukan dan Perkawinan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 57 Tahun 1999
Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota Dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 1999
Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 58 Tahun 1999
Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 52 Tahun 2003 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 29 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan