Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.391 peraturan dalam 0,032 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2021

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
Padpar-perbup-nomor-25-tahun-2021.pdf

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu pengaturan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 59 Tahun 2016.
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. RUANG LINGKUP 3. TATA KELOLA SISTEM INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK 4. MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 5. AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 6. PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 7. PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 8. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE. 9. KETENTUAN PERALIHAN 10. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
36 HALAMAN

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 25 Tahun 2018

Prosedur Tetap penanggulangan Bencana

Administrasi dan Tata Usaha Negara Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
perwali no. 25 tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 25 Tahun 1960

Perubahan Undang-Undang darurat No. 3 Tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No. 43)

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPU No. 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan

Download :
perpu 025 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro No. 25 Tahun 2011

Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pemenang Penyedia Barang dan Jasa di Kabupaten Bojonegoro

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengadaan Barang/Jasa Perpajakan

Download :
25 perda 25 th 2011 ttg pendaftaran wajib pajak.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2022

Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

Download :
PERBUP_NO_25_TAHUN_2022_.pdf

Abstrak

tugas dan fungsi dinas kominfo

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2022/NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tugas dan Fungsi Bab III Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2021 dicabut.
24 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 25 Tahun 2016

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Singkawang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERWALI-NO-25-TAHUN-2016-ocr.pdf

Abstrak

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SINGKAWANG

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD.2016/NO.25, TBD No.25, LL kota Singkawang: 12 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Singkawang

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun standar operatsional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.12 Tahun 2001, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, MenpanRB No.35 Tahun 2012, Perda No.6 Tahun 2008, Perwali No.2 Tahun 2009, Perwali No.45 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, Tujuan dan Manfaat; Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Pelaksanaan SOP AP; Monitoring dan Evaluasi; Pengawasan Pelaksanaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2016.
Peraturan Walikota ini memiliki 5 halaman dan 7 halaman penjelasan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Mengubah :

Permenkumham No. 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download :
Permenkumham Nomor 25 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2017

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA BINJAI

Administrasi dan Tata Usaha Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Struktur Organisasi

Download :
perwa no 25.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2012

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Download :
perwal nomor 25 tahun 2012.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012

Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenkumham No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download :
Permenkumham Nomor 25 Tahun 2012.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.