Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 251.890 peraturan dalam 0,098 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Jaminan Kredit Indonesia
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP 61 Tahun 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asuransi Kredit Indonesia
Abstrak
Asuransi BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP 60 Tahun 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Merpati Nusantara Airlines
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP 59 Tahun 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia II
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP 58 Tahun 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia III
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP 57 Tahun 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Download file:
PP 56 Tahun 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP 55 Tahun 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Pupuk Iskandar Muda Yang Selanjutnya Dialihkan Seluruhnya Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pupuk Sriwidjaja
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP 54 Tahun 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pal Indonesia
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP 53 Tahun 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah Daerah Tertentu
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-daerah Tertentu
Mengubah
  1. PP No. 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah Daerah Tertentu
  2. PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah Daerah Tertentu
Download file:
PP 52 Tahun 2011.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan