Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 26.487 peraturan dalam 0,052 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2018

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Abstrak

APBD

Download file:

LD Nomor 8 Tahun 2018 - APBD TA 2019.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018

Abstrak

APBD

Download file:

8. PERDA NOMOR 8 TAHUN 20...UN ANGGARAN 2018.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2017

Abstrak

APBD

Download file:

Perda LPJ APBD TA 2017.pdf

Lampiran Perda No.8.2018.pdf

APBD, KEUANGAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa l320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
1.Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-UndangNomor12Tahun1985; 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999; 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 5.Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003; 6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 8.Undang-UndangNomor15 Tahun2004; 9.Undang-UndangNomor 25 Tahun2004; 10.Undang-UndangNomor33 Tahun2004; 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 13.PeraturanPemerintahNomor 109 Tahun 2000; 14.PeraturanPemerintahNomor 23 Tahun 2005; 15.PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005; 16.PeraturanPemerintahNomor56 Tahun 2005; 17.Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005; 18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; 19.PeraturanPemerintahNomor8 Tahun2006; 20.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; 21.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; 22.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; 23.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; 24.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; 25.PeraturanPemerintahNomor 69 Tahun 2010; 26.PeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010; 27.PeraturanPemerintahNomor 30 Tahun 2011; 28.PeraturanPemerintahNomor 2 Tahun 2012; 29.PeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 2014; 30.PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2017; 31.PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2017; 32.PeraturanPresidenNomor 16 Tahun 2018; 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006; 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61Tahun2007; 35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun2011; 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor19Tahun 2016; 37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31Tahun2016; 38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62Tahun2017; 39.Peraturan Daerah KabupatenWay Kanan Nomor 10Tahun 2009; 40.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3Tahun 2011; 41.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7Tahun 2011; 42.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8Tahun 2011; 43.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9Tahun 2011; 44.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10Tahun 2011; 45.Peraturan DaerahKabupaten Way Kanan Nomor8Tahun2016; 46.Peraturan DaerahKabupaten Way Kanan Nomor9Tahun2016; 47.Peraturan DaerahKabupaten Way Kanan Nomor4Tahun2017;
Peraturan tentang pertanggung jawaban pelaksanaan annggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Way Kanan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda No. 8 Tahun 2018.pdf

APBD - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018, dengan perubahan sebagai berikut : Pasal 1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan a. Semula Rp. 1.412.992.590.829,30 b. Bertambah/berkurang Rp. 16.167.522.821,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.466.361.930.430,30 2. Belanja a. Semula Rp. 1.445.716.890.974,03 b. Bertambah/berkurang Rp. (181.067.513,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.482.769.644.067,46 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (16.407.713.637,16) 3. Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan a. Semula Rp. 50.756.333.971,32 b. Bertambah/berkurang Rp. (23.848.620.334,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 26.907.713.637,16 Pengeluaran Pembiayaan a. Semula Rp. 18.000.000.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. (7.500.000.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 10.500.000.000,00 Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 16.407.713.637,16 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. (0,00) PASAL 2 (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1. Semula Rp. 117.735.858.381,30 2. Bertambah/berkurang Rp. (9.732.709.832,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 108.003.148.549,30 b. Dana Perimbangan 1. Semula Rp. 1.109.717.566.000,00 2. Bertambah/berkurang Rp. 1.403.247.471,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.111.120.813.471,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1. Semula Rp. 222.740.953.228,00 2. Bertambah/berkurang Rp. 24.497.015.182,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 247.237.968.410,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf a. terdiri dari : 1. Pendapatan Pajak Daerah a. semula Rp. 40.900.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 675.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 41.575.000.000,00 2. Hasil Retribusi Daerah a. semula Rp. 15.440.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (10.724.990.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 4.715.010.000,00 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan a. semula Rp. 7.740.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (1.948.985.249,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 5.791.014.751,00 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah a. semula Rp. 53.655.858.381,30 b. bertambah/berkurang Rp. 2.266.265.417,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 55.922.123.798,30 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf b. terdiri dari : 1. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak a. semula Rp. 14.144.579.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.403.247.471,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 14.547.826.471,00 2. Dana Alokasi Umum a. semula Rp. 769.827.010.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 769.827.010.000,00 3. Dana Alokasi Khusus a. semula Rp. 325.745.977.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 325.745.977.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c terdiri dari : 1. Pendapatan Hibah a. semula Rp. 71.183.119.228,00 b. bertambah/berkurang Rp. (3.492.984.818,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 67.690.134.410,00 2. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya a. semula Rp. 52.449.990.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.788.444.812,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 54.238.434.812,00 3. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus a. semula Rp. 16.500.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 16.500.000.000,00 4. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya a. semula Rp. 0,00 b. bertambah/berkurang Rp. 26.510.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 26.510.000.000,00 5. Pendapatan Lainnya a. semula Rp. 800.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (308.444.812,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 491.555.188,00 6. Bantuan Keuangan dari Pemerintah a. semula Rp. 81.807.844.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 81.807.844.000,00 PASAL 3 (1). Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : A. Belanja Tidak Langsung a. semula Rp. 835.408.756.622,32 b. bertambah/berkurang Rp. (10.431.860.700,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 824.976.895.922,16 B. Belanja Langsung a. semula Rp. 647.541.954.958,30 b. bertambah/berkurang Rp. 10.250.793.187,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 657.792.748.145,30 (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a. terdiri dari : A. Belanja Pegawai a. semula Rp. 646.805.822.181,05 b. bertambah/berkurang Rp. (10.300.761.700,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 636.505.060.480,89 B. Belanja Hibah a. semula Rp. 13.782.962.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.401.200.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 15.184.162.000,00 C. Belanja Bantuan Sosial a. semula Rp. 5.765.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (275.000.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 5.490.000.000,00 D. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa a. semula Rp. 7.489.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (2.859.999.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 4.629.001.000,00 E. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa a. semula Rp. 161.023.913.412,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.102.700.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 162.126.613.412,00 F. Belanja Tidak Terduga a. semula Rp. 542.059.029,27 b. bertambah/berkurang Rp. 500.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.042.059.029,27 (3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b. terdiri dari : A. Belanja Pegawai a. semula Rp. 24.462.012.384,00 b. bertambah/berkurang Rp. 35.022.248.698,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 10.560.236.314,00 B. Belanja Barang dan Jasa a. semula Rp. 317.654.195.343,30 b. bertambah/berkurang Rp. (11.290.864.266,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 306.363.331.077,30 C. Belanja Modal a. semula Rp. 305.425.747.231,00 b. bertambah/berkurang Rp. 10.981.421.139,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 316.407.168.370,00 dan perubahan lainnya

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2018
10 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Sukamara No 8 Tahun...aan APBD TA 2017.pdf

apbd

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2018/8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2017
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Arus Kas; e. Laporan Operasional; f. Laporan Perubahan Ekuitas; g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
8 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Abstrak

APBD

Download file:

nperda no. 8 tahun 2018.pdf

APBD

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017, dengan perubahan sebagai berikut : Pasal 1 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Laporan Operasional; e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan. Pasal 2 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Rp. 949.023.480.858,55 b. Belanja Rp. 935.591.361.565,00 Surplus Rp. 13.432.119.293,55 c. Pembiayaan - Penerimaan Rp. 21.931.305.575,69 - Pengeluaran Rp. 3.716.000.000,00 Surplus Rp. 18.215.305.575,69 Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut: a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.27.889.253.309,45 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 976.912.734.168,00 2. Realisasi Rp. 949.023.480.858,55 Selisih kurang Rp. 27.889.253.309,45 b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.59.536.678.179,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 995.128.039.744,00 2. Realisasi Rp. 935.591.361.565,00 Selisih kurang Rp. 59.536.678.179,00 c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(31.647.424.869,55) dengan rincian sebagai berikut: 1. Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. (18.215.305.576,00) 2. Realisasi Rp. 13.432.119.293,55 Selisih Kurang Rp. (31.647.424.869,55) d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan Rp.0,31 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 21.931.305.576,00 2. Realisasi Rp. 21.931.305.575,69 Selisih lebih Rp. 0,31 e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 3.716.000.000,00 2. Realisasi Rp. 3.716.000.000,00 Selisih kurang Rp. 0,00 f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,31 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 21.931.305.576,00 2. Realisasi Rp. 21.931.305.575,69 Selisih Kurang Rp. 0,31 Pasal 4 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2017 adalah sebagai berikut: a. Jumlah Aset Rp. 2.239.704.586.406,88 b. Jumlah Kewajiban Rp. 28.155.677.075,10 c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.211.548.909.331,78 Pasal 5 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut: a. Saldo kas awal per 1 Januari 2017 Rp. 19.785.145.319,69 b. arus kas dari aktivitas operasi Rp. 282.211.285.671,55 c. arus kas dari aktivitas investasi non keuangan Rp. (270.241.582.307,00) d. arus kas dari aktivitas Pendanaan Rp. (3.716.000.000,00 e. arus kas dari aktivitas Transitoris Rp. 1.462.415.929,00) f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2017 Rp. 31.652.234.369,24 Pasal 6 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut : a. Pendapatan – LO 1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 102.204.854.628,20 2. Pendapatan Transfer Rp. 833.408.077.193,00 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 18.084.129.959,00 Jumlah Pendapatan Rp. 953.697.061.780,20 b. Beban a. Beban Operasi Rp. 800.227.100.104,84 b. Surplus/Defisit Beban Operasi Rp. 153.469.961.675,36 c. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp. 153.469.961.675,36 d. Pos Luar Biasa Rp. 0,00 c. Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp. 153.469.961.675,36 dan perubahan lainnya

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
9 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Download file:

Perda No. 8 Th 2018 - LPP APBD 2017.pdf

pertanggungjawaban apbd 2017

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD No. 8/ 2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2017.
Materi dalam Peraturan Daerah adalah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
13 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Abstrak

APBD Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda Kampar No. 8 Tahun ...araan Pendidikan.pdf

PENDIDIKAN - PENGELOLAAN - PENYELENGGARAAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2018/NO.8, TLD. NO. 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan bermartabat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan perlu kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang terencana, terarah, dan berkesinambungan dengan memperhatikan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan serta akuntabilitas tata kelola pendidikan. Kebijakan tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PERDA KAB. KAMPAR No. 3 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kampar mencakup beberapa aspek terkait dengan pembatasan istilah yang digunakan dan ruang lingkup; jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; pengelolaan pendidikan; kurikulum; pendidikan lintas satuan dan jalur pendidikan; bahasa pengantar; pendidik dan tenaga kependidikan; hak dan kewajiban pemerintah daerah, orang tua, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, konselor/tutor/pamong belajar/instruktur/fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, warga masyarakat, satuan pendidikan; prasarana dan sarana; evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; pendanaan; penjaminan mutu; pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan; kerja sama; pengawasan dan pengendalian; peran serta masyarakat; dan sanksi administratif. Pendidikan di Kabupaten Kampar dilaksanakan dengan prinsip menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan. Secara khusus diarahkan agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajuan bangsa dan kompetensi yang berdaya saing global.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Perda ini diundangkan.
Penjelasan : 9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Provinsi 8-2018.pdf

APBD-PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2018/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 1985; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.20 Tahun 2001; PP No.23 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.10 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No. 11 Tahun 2017; . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5950 Tahun 2018; Perda Prov. Kalimantan Timur No.13 Tahun 2008; Perda Prov. Kalimantan Timur No.1 Tahun 2017; Perda Prov. Kalimantan Timur No.4 Tahun 2017.
Pada peraturah daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Tahun Anggaran 2017, berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas; e. Neraca; f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan atas laporan keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2018.
8 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

Perda Nomor 8 Tahun 2018 ...Usaha Milik Desa.pdf

Badan usaha milik desa

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, https://www.jdih.sumbawakab.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

ABSTRAK:

bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan; bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan dan menggerakkan perekonomian Desa, meningkatkan pendapatan asli Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
Pasal 18 UUD 1945; UU Nomor 68 Tahun 1958; UU Nomor 1 Tahun 2013; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015; PP Nomor 43 Tahun 2014 Sebagimana telah diubah terakir dengan PP Nomor 47 Tahun 2014; Permendes Nomor 4 Tahun 2015
Perarturan ini mengatur tentang BUMDes yang terdiri dari dari XII BAB yang berisi terkait Pendirian BUM DESA; Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa; AD/ART BUM DESA; Pengembangan BUM DESA; Kepailitan BUM DESA; Kerjasama antar BUM DESA; Pertanggungjawaban BUMDESA serta Pembinaan Dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 564 Tahun 2010) dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
tidak ada
19

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2018.