Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Jasa Pelayanan COVID-19 Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Tahun Anggaran 2020-2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi berupa insentif sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan, maka Pimpinan dan Karyawan pada BLUD RSUD dapat diberikan remunerasi berupa insentif jasa pelayanan sesuai dengan beban kerja masing-masing.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pembagian Jasa Pelayanan Covid-19 Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Tahun Anggaran 2020-2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 155 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 Tahun 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 126 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Insentif Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 103 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Kontribusi dan Sewa atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Terdampak Inflasi dan Pasca Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa laju inflasi menunjukkan tren meningkat
disebabkan karena sisi penawaran seiring dengan
kenaikan harga-harga komoditas dunia dan juga ada
gangguan pasokan di domestik sehingga berdampak pada
penurunan daya beli masyarakat; bahwa wabah corona virus disease 2019 merupakan
bencana nasional yang mempengaruhi stabiUtas ekonomi
dan produktivitas sektor tertentu dan dampaknya masih
dirasakan sampai sekarang; bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi,
daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu
sehubungan dampak inflasi dan pasca wabah Corona
Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu memberikan keringanan pembayaran
kontribusi dan sewa atas pemanfaatan barang milik
daerah yang terdampak inflasi dan pasca wabah corona
virus disease 2019 di Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Keringanan
Pembayaran Kontribusi dan Sewa Atas Pemanfaatan
Barang Milik Daerah yang Terdampak Inflasi dan Pasca
Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali
Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Keringanan dan Besaran Keringanan
Bab III Tata Cara Pemberian Keringanan
Bab IV Jangka Waktu Pemberian Keringanan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 100 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD Tahun 2022 Nomor 100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Penerapan Disiplin Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Kabupaten Tangerang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Di Ubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Penerapan Disiplin Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Kabupaten Tangerang Serta Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin hak masyarakat Kabupaten Tangerang untuk hidup sehat selama pandemi Corona Virus Disease 2019, dilaksanakan pembatasan sosial berskala besar dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Corona Virus Disease 2019; bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi diantaranya menginstruksikan kepada gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia untuk menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat serta mencabut peraturan kepala daerah yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014;
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Penerapan Disiplin Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseade 2019 Di Wilayah Kabupaten Tangerang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Penerapan Disiplin Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseasse 2019 di Wilayah Kabupaten Tangerang Serta Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Tangerang Nomor 111 Tahun 2020, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 43 Tahun 2021
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 88 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan Yang Menangani Corono Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Dana Transfer Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, perlu melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019; Dan bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2020, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 53 Tahun 2020, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021.
Ketentuan Umum, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pencegahan, Pengendalian, Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 75 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, dan berdasarkan hasil rapat koordinasi penanganan Covid-19 Bodebek dan Bandung Raya melalui Video Conference, perlu melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019; Dan bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2020, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2020, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021.
Ketentuan Umum, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Dan Level 2, Pencegahan, Pengendalian, Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 62 Tahun 2022
PERBUP Kab. Subang No. 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 53 Tahun 2020
tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap
Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan
Adaptasi Kebiasaan Baru Penanggulangan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) perlu dilakukan penyesuaian
dan penambahan beberapa ketentuan terhadap kondisi
saat ini;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Subang Nomor 53 Tahun 2020 Tentang
Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran
Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi
Kebiasaan Baru Penanggulangan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020, Peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2020, Peraturan Bupati Subang Nomor 53 Tahun 2020
Beberapa ketentuan diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
mengubah Peraturan Bupati Subang Nomor 53 Tahun 2020
mengatur mengenai Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
