Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak Kabupaten Pati Tercatat Kelahirannya
ABSTRAK:
bahwa sampai saat ini masih banyak anak Kabupaten Pati yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran sehingga dapat berakibat hukum pada tidak tercatatnya nama anak, silsilah dan kewarganegaraannya; bahwa dalam Rencana Strategis Nasional 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, telah diamanatkan untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; bahwa program prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun dalam suatu Rencana Strategis yang dapat menjadi acuan bersama bagi lembaga pemerintah di Kabupaten Pati dalam melaksanakan pencatatan kelahiran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak Kabupaten Pati Tercatat Kelahirannya.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2010
PERBUP ini mengatur mengenai Rencana Strategis dan Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2010.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 55 Tahun 2010
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi lntensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi lntensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Penwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi lntensif dan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (6), Pasal 10 dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya kemampuan keuangan daerah, Tunjangan Komunikasi lntensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi lntensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tanggal 22 Juli 2009
Nomor : 179/39/2009; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tanggal 8 Oktober 2009
Nomor : 179/113/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi lntensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi lntensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi lntensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Penwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pemalang dicabut.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 55 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2010.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 55 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten serta mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa, perlu disusun pedoman dan tata cara pelaksanaan lembaga kemasyarakatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang omor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Norn or 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud Dan Tujuan
Bab III Pembentukan
Bab IV Tugas Dan Fungsi
Bab V Bentuk
Bab VI Tata Cara Pembentukan Lembaga
Rukun Tetangga Dan Rukun Warga
Bab VII Kepengurusan
Bab VIII Pemberhentian
Bab IX Hubungan Kerja
Bab X Pembinaan
Bab XI Pendanaan
Bab XII Ketentuan Peralihan
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2010.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Tahun 2010 No. 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna,
keserasian dan keterpaduan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung, maka perlu diatur
mekanisme pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kabupaten Temanggung. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai lagi .
dengan kebutuhan dan perkembangan.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Peraturan Bupati menetapkan Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung sebagai bagian integral dari peraturan ini. Selain itu, Peraturan Bupati sebelumnya yang mengatur petunjuk pelaksanaan pengelolaan anggaran pada tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku setelah peraturan ini mulai berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 59 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2009 Nomor 59) tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2010
DAERAH IRIGASI - POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2010/No. 332
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam Pada Daerah Irigasi Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010/2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga kondisi jaringan irigasi, tingkat kesuburan
tanah, memutus siklus populasi hama dan pergiliran varietas tanaman
perlu ditetapkan pola tanam dan rencana tata tanam pada daerah irigasi
di Kabupaten Sukoharjo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tanam dan Rencana
Tanam Pada Daerah Irigasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010/2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pola tanam dan rencana tata tanam tahun 2010/2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 55 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Untuk Santunan Anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial
Masyarakat untuk Santunan Anggota Pertahanan Sipil (Hansip )/
Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja
Bantuan Sosial Masyarakat untuk Santunan Anggota Pertahanan
Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2010.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Santunan Anggota
Pertahananan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja
Bantuan Sosial Masyarakat yang diberikan kepada anggota
Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) di
Kabupaten Kebumen yang meninggal dunia dan tali asih bagi anggota Pertahanan Sipil (Hansip)/Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang telah
mengabdi selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2010.
5 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 55 Tahun 2010
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Di Kabupaten Semarang Tahun 2010
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 55, BD.2010/NO.55
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Di Kabupaten Semarang Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya menanggulangi kemiskinan telah dilakukan berbagai program secara terpadu dan stimulan oleh Pemerintah bersama masyarakat, diantaranya adalah melalui Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Semarang;
bahwa agar dalam pelaksanaan program dimaksud dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur dalam pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomcr 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009; lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri ,dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 511/119/2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Di Kabupaten Semarang Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
22 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
