PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF - PAJAK HOTEL - PAJAK RESTORAN - PAJAK HIBURAN - PAJAK PARKIR - PAJAK AIR TANAH - PAJAK REKLAME.
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, BD Tahun 2020 Nomor 62
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame
ABSTRAK:
Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu sampai tingkat daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 55 Th 2016; Perpres No 17 Th 2018; Kepres No 12 Th 2020; Permendagri No 20 Th 2020; Kepmenkes No HK.01.07/Menkes/104/2020; Kepka BNPB No 9.A Th 2020; Kepka BNPB No 13.A Th 2020; Perda Kota Tangerang Selatan No 7 Th 2010 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang selatan No 3 Th 2017; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perwal Tangerang Selatan No 64 Th 2011; Perwal Tangerang Selatan No 57 Th 2018; Perwal Tangerang Selatan No 65 Th 2019; Perwal Tangerang Selatan No 2 Th 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Koreksi Peraturan Bupati /Keputusan Bupati/Peraturan Sekda/Keputusan Sekda
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam koreksi Peraturan Bupati/Keputusan Bupati/Peraturan Sekda/Keputusan Sekda, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Koreksi Peraturan Bupati/Keputusan Bupati/Peraturan Sekda/Keputusan Sekda;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; . Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011;
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOREKSI PERATURAN BUPATI /KEPUTUSAN BUPATI/PERATURAN SEKDA/KEPUTUSAN SEKDA, DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOREKSI PERATURAN BUPATI/KEPUTUSAN BUPATI/PERATURAN SEKDA/KEPUTUSAN SEKDA; TATA KERJA DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2014.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 62 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN PENGAWSAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, kebijakan pengawasan dilingkungan pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh inspektorat kabupaten/kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; Permendagri No. 71 Tahun 2015; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009; Perbup Kayong Utara No. 11 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Uraian Kegiatan; Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
7 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Koordinasi penataan ruang daerah kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang daerah di Kabupaten Sintang, perlu dilakukan koordinasi antar perangkat daerah dan antar tingkat pemerintahan
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 26 Tahun 2007, PP NO. 15 Tahun 2010. Permendagri No. 116 Tahun 2017, Perda Kab Sintang No. 20 Tahun 2015, Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016, dan Perda Kab Sintang No. 119 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Prinsip; Kedudukan dan Tugas TKPRD; Organisasi; Pelaksanaan Rapat; Naskah Dinas, Tata Persuratan, Penyusunan Laporan, serta Dokumentasi, Informasi dan Kehumasan; Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
22
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 62 Tahun 2017
PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 62,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan komitmen terhadap pentingnya peranan pengawasan;
b. bahwa komitmen Pemerintah Daerah terhadap pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu dituangkan dalam Piagam Audit Intern;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 51 Tahun 2012
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan RB Nomor 40 Tahun 2012
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Piagam Audit Internal yang mana piaham ini dimaksudkan sebagai landasa, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi inspektorat dalam melakukan Audit Intern di lingkungan pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2017.
Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2014
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 62 Tahun 2011
PERBUP Kab. Sambas No. 6 Tahun 2019 tentang PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DI KABUPATEN SAMBAS
PERBUP Kab. Sambas No. 11 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DI KABUPATEN SAMBAS
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DI KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa dalam mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi barua lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas Kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan Kesehatan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.40 Tahun 2009, UU No.13 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PermendesPDTT No.2 Tahun 2015, Permensos No.28 Tahun 2018, Permenkes No.86 Tahun 2019, Permenkes No.78 Tahun 2014, Perda No.2 Tahun 2017,Perbup No.11 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Kebijakan Operasional; Pemanfaatan Jampersal; Persyaratan Penerima Bantuan; Tarif; Penutup’
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 62 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Internal Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menilai akuntabilitas dan tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan tata kelola dan program/kegiatan serta capaian kinerja Inspektorat Daerah, diperlukan Evaluasi Internal Inspektorat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Internal Inspektorat Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, Pelaksanaan Evaluasi Internal lingkup Inspektorat Daerah, tugas inspektur, Evaluasi Internal Inspektorat Daerah dan Sistematika Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Internal Inspektorat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memperhatikan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 27 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No. 72 Tahun 2012, Permendagri No. 38 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 mengalami perubahan yang semula angka 1 (satu) sampai angka 10 (sepuluh) bertambah menjadi sampai angka 11 (sebelas).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
Peraturan ini terdiri dari 4 Hlm dan 6 Hlm lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 62 Tahun 2017
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/1 DAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/II DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan A/1 Dan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan A/II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 42 Tahun 2017 tentang pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Sintang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I dan pelayanan perizinan dan non perizinan A/II kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, untuk itu sebagai upaya menyikapi perkembangan dan meningkatnya jumlah pelayanan perizinan, maka Peraturan Bupati Siantang No.53 Tahun 2016 tentang standar operasional prosedur pelayanan perizinan jasa usaha dan perizinan jasa tertentu pada badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Sintang, dipandang sudah tidak relevan sehingga perlu diatur kembali dengan Peraturan Bupati Pengganti;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, UU No.25 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, PP No.65 Tahun 2005, PermenPUPR No.5/PRT/M/2016, Permendagri No.19 Tahun 2017, Perda No.25 Tahun 2006, Perda No.2 Tahun 2011, Perda No.6 Tahun 2012, Perda No.7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan, jenis dan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II; Ketentuan Peralihan; ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini belum berlaku, segala pelayanan perizinan yang sedang dalam proses penerbitan masih tetap mempedomani Peraturan Bupati Sintang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Jasa Usaha dan Perizinan Jasa Tertentu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Teradu Satu Pintu Kabupaten Sintang
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 38 halaman penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
