PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1966

Menemukan 301 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 1966
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1966
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 1966
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1966
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1966
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1966
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Yayasan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1966
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1966
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 1966
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Informasi Publik
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Daerah reklame Kabupaten Purbalingga tanggal 31 Januari 1952 / 6 September 1952
  2. Peraturan Daerah tanggal 28 Juli 1964 No. 1/1964

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan